Opini  

Selective Policy: Meminimalisir Kerugian Negara dari WNA

selective policy artinya hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat yang boleh masuk ke Indonesia.

admin
Ilustrasi Selective Policy (foto: freepik.com)
Ilustrasi Selective Policy (foto: freepik.com)

Selective Policy  merupakan kebijakan yang diberlakukan bagi setiap Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Dimana hanya WNA yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan tinggal di wilayah Indonesia.

Dari pengalaman saya dalam menangani perizinan peneliti asing, sebelum diterapkannya kebijakan bebas visa kunjungan, sejujurnya, ada banyak dampak positif yang diperoleh negara terkait kerjasama dengan pihak asing, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi. Namun, di sisi lain, juga terdapat beberapa aspek yang kurang menguntungkan bagi negara.

Pertanyaan yang muncul dalam tulisan opini ini adalah apakah Selective Policy untuk setiap WNA yang akan memasuki wilayah Indonesia dapat memberikan manfaat sebenarnya bagi negara atau malah sebaliknya? Mari kita bahas lebih lanjut berdasarkan penelitian data dan artikel ilmiah yang terdapat dalam beberapa jurnal.

Baca juga:

Analisis Kebijakan atas Penghentian Bebas Visa Kunjungan

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Berbasis Prinsip Kemanan Negara

Memperkuat Ikatan Diplomatik

Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia menetapkan kebijakan pemerintahnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring perkembangan hukum terkait perpindahan orang, Indonesia memiliki aturan untuk mengatur kedatangan orang asing ke Wilayah Republik Indonesia dan juga untuk mengatur warganya yang akan meninggalkan negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi yang mengatur pergerakan orang masuk dan keluar wilayah Indonesia, yang dikenal sebagai hukum imigrasi.

Akibat dari adanya pergerakan lintas negara ini, muncul perundang-undangan yang mengatur segala bentuk perpindahan tersebut. Di Indonesia, regulasi terkait perpindahan ini dikenal dengan istilah “Keimigrasian.”

Dalam hubungan diplomatik, pemerintah berusaha mempermudah akses bagi warga asing, termasuk yang berasal dari negara, wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu, untuk memperkuat ikatan dengan Republik Indonesia.

Upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral antar-negara diwujudkan melalui kebijakan Bebas Visa Kunjungan, yang memberikan fasilitas bebas visa untuk kunjungan dari 169 negara sesuai dengan Perpres No. 21/2016. Langkah ini diambil dengan prinsip saling menguntungkan dan manfaat bersama. Meskipun demikian, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jalur perlintasan yang meluas menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Kerugian Potensial dari Aktivitas WNA

Saat ini, Indonesia memiliki sejumlah sarana transportasi internasional yang mencakup 33 Bandar Udara Internasional (TPI udara), 91 Pelabuhan Internasional (TPI laut), 7 Pintu Masuk Darat (TPI darat), 35 Pelabuhan Laut Swasta (PLS laut), dan 52 Pintu Lintas Batas Darat (PLB darat) yang tersebar di seluruh penjuru negara. Meskipun upaya Bebas Visa Kunjungan diambil untuk memperkuat hubungan bilateral, tantangan logistik ini menyoroti kompleksitas yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan kebijakan ini secara efektif.

Sebagai dua contoh kasus yang penyebab utamanya karena kebijakan bebas visa kunjungan kepada 169 negara. Kasus semakin banyaknya narkoba masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan segala cara dan masuknya puluhan atau ratusan atau ribuan buruh dari China.

Keadaan ini menimbulkan tantangan baru, karena potensi ancaman di perbatasan menjadi sangat kompleks dari sisi:

Ekonomi

  1. Alih Teknologi: Potensi transfer teknologi dari WNA ke perusahaan lokal dapat mengakibatkan ketergantungan yang berlebihan, mengurangi inovasi domestik, dan merugikan sektor industri nasional.
  2. Alih Sumber Daya: Penggunaan sumber daya alam oleh WNA tanpa kontrol yang memadai dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan dan merugikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal.
  3. Persaingan Tenaga Kerja: WNA dalam jumlah besar di sektor tertentu, bisa menciptakan persaingan tenaga kerja yang ketat dan menekan upah pekerja lokal.

Keamanan

  1. Ancaman Teroris: Potensi kejahatan lintas negara seperti pergerakan Foreign Terrorist Fighter (FTF).
  2. Penyusupan Intelijen: Beberapa WNA dapat beroperasi sebagai mata-mata atau agen intelijen asing yang berpotensi merugikan keamanan nasional.
  3. Konflik Etnis: Keberadaan WNA dalam jumlah besar dengan latar belakang etnis tertentu dapat memicu ketegangan dan konflik etnis di dalam negeri.

Sosial dan Budaya

  1. Disrupsi Sosial: Integrasi WNA yang tidak terkendali dapat menyebabkan disrupsi sosial, seperti perubahan dalam struktur sosial dan nilai-nilai budaya.
  2. Isolasi Komunitas Lokal: Terbentuknya komunitas-komunitas WNA yang terisolasi secara sosial dapat merugikan integrasi sosial dan pemahaman antarkelompok.
  3. Kesenjangan Budaya: Mengadopsi norma dan nilai-nilai WNA yang bertentangan dengan budaya lokal bisa menciptakan kesenjangan budaya dan merugikan identitas budaya asli.

Prinsip-Prinsip Selective Policy: Meminimalkan Risiko

Untuk meminimalisir kerugian negara, pemerintah perlu memperhatikan prinsip selective policy. Pada intinya, asas selektif ini mewajibkan bahwa hanya WNA yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang diizinkan masuk dan berada di Indonesia.

Pertama

WNA yang memberikan manfaat positif tertentu diizinkan masuk, menjadikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan atau sektor tertentu di dalam negeri.

Kedua

Hanya WNA yang tunduk dan tidak berbahaya yang diizinkan memasuki tanah air, sehingga tidak mengancam keamanan dan keteraturan di dalam negeri.

Ketiga

Penting bagi WNA untuk mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk norma-norma sosial dan hukum yang berlaku.

Keempat

WNA yang masuk ke Indonesia harus sesuai dengan tujuan mereka, agar kehadirannya tidak berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Jadi, prinsip selektif ini bertujuan melindungi kepentingan nasional sambil mempermudah kedatangan WNA yang dapat memberikan kontribusi positif dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan

Selective Policy, terutama dari 169 negara, perlu dikaji ulang. Pendekatan ini merupakan strategi yang bertujuan untuk mengurangi kerugian dari aktivitas WNA terhadap ekonomi dan keamanan negara. Dengan menerapkan kebijakan ini, tujuan utamanya adalah mengurangi risiko keuangan serta mencegah penyalahgunaan hak dan fasilitas yang diberikan kepada WNA. Prinsip keadilan dan manfaat bersama menjadi panduan utama dalam kebijakan selektif ini, dengan tujuan mencapai keseimbangan antara memfasilitasi kerjasama lintas batas dan menjaga kepentingan negara. Melalui penerapan kebijakan ini, diharapkan dapat terbentuk paradigma optimal yang efektif untuk mengurangi potensi kerugian negara akibat aktivitas WNA.

Referensi:

Marhala Sinaga dan M. Alvi Syahrin, “Penegakan Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Subjek Bebas Visa Kunjungan (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang)”, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, “Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan oleh Orang Asing di Wilayah Indonesia”, JIKH Vol. 12 No. 3 November 2018

https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/MENCERMATI%20DAMPAK%20KEBIJAKAN%20PUBLIK%20DALAM%20PROGRAM%20PENANGGULANGAN%20KEMISKINAN.pdf

https://bphn.go.id/data/documents/ae_2_buku_pokja_keimigrasian.pdf

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *