News, Opini  

Isu Dokter di Indonesia: Kurang Kuantitas atau Kualitas?

Putri Rizky Rahmadina
Isu Dokter di Indonesia: Kurang Kuantitas atau Kualitas?
Isu Dokter di Indonesia: Kurang Kuantitas atau Kualitas? (Pixabay)

Indonesia mengalami kekurangan pada jajaran dokter RI. Hal ini menjadi bahan pembicaraan yang dibawakan oleh Capres 02 Prabowo Subianto dalam debat Capres ke-5 pada 4 Februari lalu. Beliau mengatakan Indonesia kekurangan setidaknya 140 ribu dokter, dengan posisi yang cenderung masih terpusat di pulau Jawa dan kota-kota besar. Hal ini menunjukkan adanya kelangkaan dokter di Indonesia.

Melihat kondisi tersebut, Pak Prabowo kemudian mengusung janji program-program perbaikan pendidikan kedokteran di Indonesia. Di antaranya dengan menambah jumlah fakultas kedokteran di Indonesia serta pemberian beasiswa saintek bagi anak-anak berprestasi.

Memang benar bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan dalam aspek layanan kesehatan. Rasio dokter yang ideal adalah 1:1000 dari penduduk sebuah negara. Sementara di Indonesia, jumlah dokter yang teregistrasi saat ini hanya berkisar 159.977 dokter per Juni 2023. Ini belum menyangkut ketimpangan jumlah antara dokter umum dan spesialis, serta perseberan jumlah tersebut di seluruh Indonesia. Jumlah yang kita miliki masih sangat jauh dari kata ideal. Hal ini diperparah dengan persebaran yang tidak merata.

Indonesia memang dalam keadaan krisis tenaga kesehatan saat ini, dan hal ini sangat merugikan rakyat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945,  setiap penduduk Indonesia berhak akan akses layanan kesehatan yang memadai. Dengan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas, Indonesia terancam tidak dapat memenuhi HAM dari masyarakat Indonesia ini. Maka dari itu janji untuk menambahkan tenaga kedokteran ini perlu untuk dipertimbangkan dan direalisasikan.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kekurangan dalam aspek medis Indonesia hanya pada kuantitasnya saja? Pasalnya ada beberapa kekurangan dalam medis Indonesia yang tidak sekedar menambah tenaga.

Misdiagnosis yang Menyesatkan

Hal ini menjadi salah satu topik dalam skripsi saya mengenai isu menstruasi di kalangan perempuan muda. Beberapa narasumber saya mengalami salah diagnosis akan kondisi menstruasi yang mereka alami. Satu dari enam narasumber baru mengetahui dirinya menderita sindrom ovarium poliklistic dan Androgenital syndrome hanya setelah berobat ke luar negeri. Sementara di Indonesia, ia hanya dikatakan mengalami ketidakseimbangan hormon yang lumrah oleh dokter kandungan. Dua narasumber lain mengatakan mereka dikira hamil di usia remaja karena berhenti menstruasi. Mirisnya, stigma ini justru dilemparkan oleh nakes-nakes puskesmas sendiri sebelum adanya pemeriksaan medis apapun.

Informasi yang saya dapatkan ini menunjukkan kurangnya wawasan tenaga-tenaga kesehatan dari petugas puskemas sampai dokter. Memang, misdiagnosis bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di Indonesia. Tetapi kalau berbicara soal perbaikan medis di Indonesia, kualitas ketajaman diagnosis masih harus diperbaiki.

Keterlambatan Penanganan Medis

Keterlambatan penanganan medis dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti sebelumnya, misdiagnosis dapat menghambat penanganan yang tepat. Bisa juga hal ini terjadi karena fasilitas yang tidak memadai di rumah sakit, sehingga harus dirujuk dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Bila pasien mengalami kondisi yang memerlukan penanganan segera, tentunya hal ini dapat berdampak fatal. Sangat mungkin pula nyawa pasien melayang akibatnya.

Banyak orang Indonesia dengan kantong tebal akan memilih untuk berobat di luar negeri daripada di Indonesia. Selain karena kelengkapan fasilitas dan kecepatan penanganan yang lebih baik, hal itu juga disebabkan karena kepercayaan rakyat yang tergerus oleh kelalaian medis Indonesia.

Kualitas Pelayanan yang Diskriminatif

Adakah yang masih ingat dengan kasus diskriminasi BPJS yang sering terjadi? Padahal BPJS dimaksudkan untuk perlindungan sosial dan hak asasi pekerja untuk memperoleh akses kesehatan yang layak. Tetapi saat ini pun masih ada terjadi diskriminasi seperti perbedaan pelayanan, antrian yang diundur, dan dalih penuhnya kamar sehingga pasien harus membayar lebih. Ini memang bukan kesalahan pemerintah, tetapi karena oknum-oknum nakes yang lebih memprioritaskan keuntungan ketimbang pasien. Tidak peduli banyak atau sedikit oknum yang melakukan, diskriminasi ini sangat tidak etis dan manusiawi.

Kesimpulan

Apakah hal poin-poin ini bertujuan untuk mendebat pernyataan kekurangan dokter dari Pak Prabowo? Tidak sama sekali. Justru saya ingin menunjukkan bahwa perbaikan mutu medis di Indonesia tidak bisa dilakukan hanya dengan menambah tenaga, tetapi juga memperbaiki apa yang sudah dibangun sebelumnya. Pembangunan rumah sakit modern memang diperlukan, tetapi juga diperlukan pelengkapan fasilitas yang diawasi ketat oleh pemerintahan agar dana yang sudah diguyurkan tidak lagi diselewengkan oknum.

Penambahan jumlah dokter juga tentu diperlukan, tetapi alangkah baiknya bila kualitas dokter yang sudah ada lebih diperhatikan lagi. Apakah rumah sakit dan kinerja dokter yang sekarang sudah baik? Sudah majukah tingkat pengetahuan ataupun saranan prasaranan yang dimiliki tenaga medis Indonesia saat ini? Bagaimana mindset calon-calon dokter kita saat ini, apakah berorientasi pada pasien atau keuntungan semata? Ada lubang-lubang yang harus diperbaiki dulu dalam segi kualitas, sebelum melanjutkan pengembangan secara kuantitatif. Tanpa memperhatikan hal-hal tersebut, akan sulit untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Indonesia.

 

REFERENSI:

https://www.cnbcindonesia.com/news/20240204201855-4-511660/prabowo-blak-blakan-ri-kekurangan-140000-dokter-efeknya-bahaya

https://intisari.grid.id/read/0392870/pengalaman-salah-diagnosis-salah-satu-alasan-pasien-indonesia-lebih-suka-berobat-ke-luar-negeri

Rahmadina, P. R. (2023). Menstrunormativitas dalam Pengalaman Menstruasi Perempuan: Sebuah Analisis Ketubuhan (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Romero, A. N., Suminar, S. R., & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 31-36.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *