Pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming resmi dilantik pada Minggu (20/10/2024). Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. (setneg.go.id, 2024)
Setelah pemerintahan baru resmi dilantik, harapan pun muncul di benak kalangan masyarakat Indonesia. Namun, harapan tersebut juga datang dengan sejumlah tantangan yang tak bisa dianggap remeh di berbagai sektor, terutama perekonomian.
Pemerintahan baru harus mampu menghadapi beragam masalah yang sudah mengakar, sekaligus menavigasi dinamika global yang terus berubah.
Baca juga: Pelantikan Prabowo Subianto: Presiden Baru untuk Indonesia
Kesenjangan Sosial dan Kemiskinan
Masalah yang masih membayangi Indonesia adalah kesenjangan sosial dan kemiskinan. Meskipun data terakhir menunjukkan penurunan angka kemiskinan per Maret 2024 yaitu sebesar 0.68 juta orang, jumlah ini merupakan terendah dalam satu dekade terakhir. (menpan.go.id, 2024)
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ketimpangan antara si kaya dan si miskin masih terpampang nyata di Negara ini. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus bisa menyentuh lapisan bawah masyarakat, bukan hanya menguntungkan kalangan elit atau korporasi besar.
Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya perlu memikirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat populis, tetapi benar-benar membawa perubahan struktural. Misalnya, reformasi agraria yang menjanjikan akses tanah bagi petani kecil, atau akses yang lebih mudah terhadap permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Seperti yang kita tahu, bahwa UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, sebagai tulang punggung ekonomi nasional. (rri.co.id, 2024)
Dengan majunya UMKM. Perekonomian Indonesia akan meningkat, angka pengangguran menurun, otomatis kemiskinan dan kesenjangan sosial akan dengan mudah teratasi.
Tantangan Global dan Inflasi
Tak bisa diabaikan, kondisi ekonomi global saat ini sedang tidak stabil, diakibatkan oleh ketidakpastian geopolitik di berbagai belahan dunia. Dari mulai konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah, hingga perubahan iklim. Kondisi-kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko lonjakan harga komoditas dan berpotensi menghambat kemajuan dalam mengendalikan inflasi. (antara, 2024)
Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memastikan bahwa harga-harga kebutuhan pokok tetap terkendali, dalam data survey yang dirilis oleh Good Stats yang diadakan oleh “Indikator Politik Indonesia”. Mengendalikan harga-harga bahan pokok menjadi masalah mendesak yang paling banyak dipilih oleh masyarakat untuk segera diselesaikan pemerintahan baru. (goodstats, 2024)
Subsidi mungkin akan menjadi salah satu opsi yang harus dipertimbangkan dengan matang. Namun, subsidi juga punya risiko tersendiri, terutama bagi anggaran negara yang bisa membengkak.
Oleh karena itu dalam pendistribusiannya, subsidi harus tepat sasaran agar benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak menerimanya.
Investasi dan Infrastruktur
Di sisi lain, salah satu janji besar dalam kampanye Prabowo adalah peningkatan investasi dan infrastruktur. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menarik lebih banyak investasi asing tanpa merugikan kepentingan nasional. Dalam hal ini, Presiden Prabowo telah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pada Selasa (22/10/2024), sebuah lembaga pemerintah yang menarik dan mengelola investasi. (swa.co.id, 2024)
Dibentuknya BPI Danantara merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Kompasiana, 2024)
Mengenai infrastruktur, hal ini memang penting, namun pembangunan harus diarahkan dengan tepat. Seperti yang diungkapkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono, selaku Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. (antara, 2024)
Pembangunan jalan tol, bandara, atau pelabuhan tak hanya harus megah, tetapi juga harus benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Jangan sampai proyek-proyek ini malah menjadi “proyek mercusuar” yang besar di atas kertas, tetapi minim manfaat untuk rakyat secara realita.
Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan
Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah sudah dikenal secara mendunia. Namun, ada masalah klasik yang terus muncul, yaitu tentang bagaimana cara mengelola kekayaan ini secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pembangunan yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan dampak jangka panjang bisa menjadi bumerang bagi kehidupan manusia.
Baru-baru ini, organisasi internasional yang berkampanye untuk perlindungan lingkungan global “Greenpeace”, mengomentari pidato perdana Prabowo sebagai Presiden hari Minggu lalu. Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo membahas tentang swasembada pangan dan energi. Di mana, ia menargetkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dalam waktu singkat 4-5 tahun ke depan. Dengan kata lain, program ini adalah food estate ala Prabowo yang merupakan kebijakan yang dinilai gagal oleh banyak pihak.
Pihak Greenpeace menilai bahwa rencana ini hanya akan lebih memperluas deforestasi dan alih fungsi lahan, yang justru selama ini menjadi masalah lingkungan yang perlu diselesaikan di Indonesia. (tekno.tempo.co, 2024)
Pemerintahan Presiden Prabowo harus mampu menciptakan keseimbangan antara memanfaatkan sumber daya alam dan menjaga lingkungan. Kebijakan terkait perubahan iklim, energi terbarukan, dan konservasi hutan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Jika tidak, kerusakan lingkungan bisa menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa.
Pendidikan dan Ketenagakerjaan
Masalah lain adalah kualitas sumber daya manusia, karena tantangan di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan masih cukup besar. Meskipun teknologi berkembang pesat, banyak tenaga kerja Indonesia yang belum siap menghadapi era digitalisasi dan otomatisasi.
Pemerintah harus fokus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja. Jangan sampai bonus demografi yang saat ini menjadi keunggulan justru berubah menjadi beban karena rendahnya kualitas tenaga kerja. (rri.co.id, 2024)
Keterampilan di era digital dan adaptasi terhadap teknologi harus jadi prioritas dalam kebijakan pendidikan dan pelatihan.
Penutup : Harapan di Tengah Tantangan
Tantangan yang dihadapi di era pemerintahan Prabowo Subianto sangat besar. Namun, dengan kebijakan yang tepat, tantangan ini bisa diubah menjadi peluang. Pemerintah baru perlu mendengarkan suara masyarakat dan melibatkan berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif.
Pemerintahan baru ini akan diuji dari segala sisi. Harapan dan ekspektasi masyarakat akan perubahan nyata begitu besar. Yang diperlukan sekarang adalah komitmen dan tindakan nyata untuk memastikan bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi juga bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Referensi
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/angka-kemiskinan-dan-ketimpangan-indonesia-menurun
https://www.rri.co.id/umkm/964199/umkm-jadi-tulang-punggung-ekonomi-nasional
https://m.antaranews.com/berita/4094616/perekonomian-indonesia-tumbuh-kuat-di-tengah-ketidakpastian-global
https://goodstats.id/article/apa-masalah-mendesak-yang-harus-diselesaikan-oleh-pemerintahan-prabowo-gibran-u5IB1
https://swa.co.id/read/452228/prabowo-subianto-bentuk-bpi-danantara-lembaga-yang-kelola-investasi
https://www.kompasiana.com/aidhilpratama7463/6718d557ed6415157405b223/membidik-visi-indonesia-emas-dengan-bpi-danantara
https://ambon.antaranews.com/berita/235893/ahy-presiden-prabowo-ingin-pembangunan-infrastruktur-tepat-sasaran-dan-merata
https://tekno.tempo.co/read/1931183/soroti-pidato-prabowo-greenpeace-masa-depan-lingkungan-hidup-akan-semakin-suramh
ttps://www.rri.co.id/denpasar/daerah/1064445/gapai-bonus-demografi-perlu-peningkatan-kualitas
