Ketika Hormuz Bergolak, Jakarta Ikut Terasa

Setiap kali Selat Hormuz muncul dalam percakapan geopolitik, saya selalu membayangkannya seperti sebuah keran raksasa. Keran yang setiap hari mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Selama keran itu terbuka normal, dunia hampir tidak pernah memikirkannya. Minyak mengalir, kapal tanker bergerak, harga energi relatif stabil. Semua terasa seperti rutinitas yang tak perlu dipertanyakan.

Masalahnya, keran raksasa ini berada di salah satu wilayah paling sensitif secara geopolitik di planet ini.

Begitu ada ancaman, apalagi konflik terbuka, bayangan tentang seseorang yang siap memutar keran itu perlahan menjadi mimpi buruk bagi banyak negara. Bukan hanya bagi negara Barat, tetapi juga bagi hampir semua menteri keuangan di Asia yang ekonominya sangat bergantung pada impor energi.

Kini kita tidak lagi bicara tentang bayangan.

Pada akhir Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer terbuka terhadap Iran. Rudal berbalas rudal. Fasilitas militer diserang.

Situasi berkembang cepat dan keras. Dalam beberapa laporan internasional bahkan disebutkan bahwa pemimpin tertinggi Iran tewas dalam serangan tersebut. Dunia yang sebenarnya sudah cukup lelah menghadapi ketidakpastian sejak pandemi kini kembali masuk ke fase yang paling tidak disukai oleh pasar yaitu ketidaktahuan total tentang apa yang akan terjadi besok.

Dalam kondisi seperti ini, reaksi pasar biasanya tidak menunggu lama.

Pertanyaannya kemudian sederhana: apa artinya semua ini bagi Indonesia?

Guncangan yang Sebenarnya Sudah Bisa Diduga

Dalam 72 jam pertama setelah serangan dimulai, harga minyak Brent melonjak lebih dari 10 persen. Dalam beberapa minggu berikutnya, kenaikan kumulatifnya bahkan melewati 25 persen. Bagi negara pengimpor minyak seperti Indonesia, angka ini jelas bukan kabar baik.

Tetapi persoalannya sebenarnya lebih luas daripada sekadar harga minyak.
Ketika konflik memanas, ruang udara di beberapa negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Qatar sempat ditutup. Jalur pelayaran di sekitar Selat Hormuz menjadi area berisiko tinggi. Kapal tanker yang biasanya melewati jalur itu mulai mencari rute alternatif. Akibatnya biaya asuransi maritim melonjak drastis.

Dalam dunia logistik global, perubahan kecil pada rute pelayaran bisa membawa dampak besar.

Beberapa kapal bahkan memilih memutar melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Itu berarti tambahan perjalanan sekitar dua minggu. Bagi industri yang bergantung pada efisiensi waktu, tambahan 15 hari bukan sekadar angka, itu berarti biaya logistik yang jauh lebih mahal.

Efek domino ini tidak hanya terasa di industri minyak. Semua komoditas yang melewati jalur tersebut ikut terdampak, dari bahan baku industri, produk makanan, hingga barang konsumsi.

Pasar keuangan global pun bereaksi cepat.

Bursa saham di Eropa dan Asia dalam lima hari pertama konflik mencatat koreksi antara 4 hingga 8 persen. Nilai kapitalisasi pasar yang hilang secara global diperkirakan mencapai lebih dari tiga triliun dolar hanya dalam waktu kurang dari seminggu.

Investor biasanya punya pola yang cukup jelas dalam situasi seperti ini.

Mereka mencari tempat aman.

Emas naik. Dolar Amerika menguat. Obligasi pemerintah Amerika kembali diburu. Sebaliknya, mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, mengalami tekanan.

Ini baru efek jangka pendek.

Yang lebih menakutkan sebenarnya adalah apa yang bisa terjadi jika konflik ini berlangsung lama.

Bayangan Stagflasi yang Selalu Menghantui

Ada satu kata yang selalu membuat bank sentral di seluruh dunia merasa tidak nyaman yaitu stagflasi.

Istilah ini menggambarkan situasi ketika inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah. Kombinasi yang sangat sulit ditangani oleh kebijakan ekonomi.

Dalam kondisi normal, bank sentral bisa menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Tapi jika ekonomi sedang melemah, kenaikan suku bunga justru bisa memperparah perlambatan.

Di situlah dilema muncul.

Konflik energi seperti yang kita lihat sekarang memiliki potensi besar memicu situasi semacam itu. Ketika harga minyak naik tajam, biaya produksi ikut meningkat. Ongkos transportasi naik. Harga pangan ikut terdorong naik karena distribusi menjadi lebih mahal.

Sementara itu, ketidakpastian geopolitik membuat dunia usaha cenderung menahan ekspansi. Perusahaan menunda investasi. Konsumen menunda pembelian besar seperti rumah atau kendaraan.

Ekonomi pun melambat.

Dalam jangka panjang, konflik ini juga bisa memicu perubahan besar dalam struktur energi global.

Negara-negara importir energi di Asia, seperti Indonesia, India, Thailand, dan Filipina, akan semakin merasakan tekanan untuk mencari sumber energi alternatif. Ketergantungan pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah menjadi risiko yang semakin sulit diabaikan.

Sebaliknya, Amerika Serikat berada dalam posisi yang relatif lebih nyaman dibandingkan dua dekade lalu. Dengan produksi shale oil yang besar, mereka hampir mencapai kemandirian energi.

Ironinya, konflik yang berpusat di Timur Tengah justru bisa memperkuat posisi ekonomi Amerika dalam jangka panjang.

Sementara negara berkembang harus menanggung biaya energi yang lebih mahal.

Posisi Indonesia yang Tidak Terlalu Nyaman

Kalau kita melihat angka-angka energi Indonesia, gambarnya sebenarnya cukup jelas.

Indonesia saat ini mengonsumsi sekitar 1,7 juta barel minyak per hari.

Produksi domestik hanya sekitar 860 ribu barel per hari. Artinya hampir separuh kebutuhan minyak nasional harus dipenuhi melalui impor.

Ketergantungan ini membuat Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak harga energi global.

Masalah berikutnya ada di anggaran negara.

Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak dipatok sekitar 70 dolar per barel. Ketika harga pasar bergerak jauh di atas angka itu, beban subsidi energi otomatis meningkat.

Setiap kenaikan satu dolar harga minyak dapat menambah beban subsidi energi lebih dari sepuluh triliun rupiah.

Tambahan penerimaan negara dari sektor minyak memang ada, tetapi jauh lebih kecil, sekitar tiga setengah triliun rupiah.

Artinya secara sederhana, setiap kenaikan harga minyak justru memperlebar tekanan pada anggaran negara.

Dalam situasi fiskal yang sebenarnya sudah tidak terlalu longgar, ini jelas menjadi tantangan serius.

Tekanan juga datang dari nilai tukar.

Ketika investor global berbondong-bondong mencari aset aman, arus modal biasanya keluar dari pasar negara berkembang. Rupiah pun ikut tertekan.

Pelemahan rupiah membawa efek lanjutan, berupa impor menjadi lebih mahal. Bahan baku industri naik. Harga pangan impor ikut terdorong naik. Inflasi menjadi lebih sulit dikendalikan.

Ada pula dampak yang jarang dibicarakan.

Ekspor Indonesia ke kawasan Timur Tengah, terutama produk makanan, pertanian, dan barang konsumsi, ikut berisiko terganggu jika konflik meluas.

Aktivitas ekonomi di kawasan tersebut bisa melambat.

Belum lagi sektor perjalanan religius seperti umrah dan haji yang sebenarnya menjadi ekosistem ekonomi tersendiri di Indonesia.

Stabilitas kawasan Timur Tengah punya dampak yang lebih luas daripada yang sering kita bayangkan.

Apa yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah

Dalam situasi seperti ini, langkah pertama yang paling realistis adalah melakukan evaluasi ulang terhadap anggaran negara.

Bukan berarti semua proyek pembangunan harus dihentikan. Tetapi pemerintah perlu lebih selektif. Pengeluaran yang tidak berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat mungkin perlu ditunda.

Prioritasnya harus jelas, yaitu menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Hal kedua adalah memperkuat cadangan energi strategis.

Indonesia selama ini dikenal memiliki cadangan BBM yang relatif terbatas dibandingkan banyak negara lain. Jika gangguan pasokan berlangsung lama, buffer kita sebenarnya tidak terlalu besar.

Ini adalah kerentanan struktural yang sudah lama diketahui tetapi belum sepenuhnya diatasi.

Yang ketiga, dan mungkin yang paling penting dalam jangka Panjang, adalah mempercepat transisi energi.

Sering kali kita membicarakan energi terbarukan dalam konteks perubahan iklim atau komitmen global. Tetapi krisis seperti ini mengingatkan bahwa isu energi juga soal keamanan ekonomi.

Ketika sebuah negara terlalu bergantung pada impor bahan bakar fosil, setiap konflik geopolitik di tempat jauh bisa langsung terasa di dalam negeri.

Transisi energi tidak lagi sekadar agenda lingkungan.

Ia menjadi agenda ketahanan nasional.

Pemerintah perlu mendorong pembangunan pembangkit energi terbarukan lebih agresif, mempercepat pengembangan biofuel, serta memberikan insentif nyata bagi kendaraan listrik.

Semakin lama kita menunda, semakin besar risiko yang harus kita tanggung setiap kali krisis energi global muncul.

Dari sisi diplomasi, Indonesia sebenarnya memiliki posisi unik. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus memiliki tradisi politik luar negeri yang relatif non-blok dan bebas aktif, Indonesia punya ruang untuk mendorong narasi perdamaian.

Mungkin pengaruhnya tidak langsung menghentikan konflik, tetapi suara diplomasi tetap penting dalam menjaga stabilitas kawasan.

Dan stabilitas kawasan pada akhirnya juga berarti stabilitas ekonomi.

Peran Kita Sebagai Warga

Dalam situasi global yang tidak pasti seperti sekarang, peran masyarakat juga tidak sepenuhnya kecil.

Hal pertama yang paling penting sebenarnya sederhan adalah tidak panik.
Panic buying hampir selalu menciptakan masalah baru. Ketika orang membeli barang secara berlebihan karena takut kehabisan, kelangkaan buatan bisa muncul. Harga pun naik lebih cepat.

Padahal pasokan sebenarnya belum tentu benar-benar terganggu.

Hal kedua adalah memperkuat kondisi keuangan pribadi.

Ketidakpastian global sering berujung pada hal-hal yang tidak menyenangkan di tingkat rumah tangga, seperti pemutusan hubungan kerja, pengurangan jam kerja, atau kenaikan harga kebutuhan pokok.

Memiliki dana darurat setidaknya untuk tiga sampai enam bulan pengeluaran bisa menjadi bantalan penting dalam situasi seperti itu.

Hal ketiga adalah mulai lebih sadar terhadap penggunaan energi.

Mengurangi konsumsi BBM mungkin terasa seperti tindakan kecil. Tetapi jika jutaan orang melakukannya secara bersamaan, dampaknya bisa cukup signifikan terhadap konsumsi nasional.

Dan yang terakhir, memilih produk lokal ketika memungkinkan.

Ketika nilai tukar rupiah melemah, barang impor cenderung menjadi lebih mahal. Dalam kondisi seperti itu, produk dalam negeri sering kali menjadi pilihan yang lebih rasional secara ekonomi.

Bukan hanya soal nasionalisme.

Tetapi juga soal logika pasar.

Pelajaran yang Sering Kita Lupakan

Konflik di Timur Tengah mungkin terjadi ribuan kilometer dari Jakarta. Tetapi dampaknya mengingatkan kita pada satu kenyataan yang sering kita abaikan.

Indonesia adalah ekonomi terbuka yang sangat terhubung dengan dunia.

Apa yang terjadi di Selat Hormuz bisa terasa hingga ke harga bensin di pompa bensin Jakarta.

Ketergantungan pada impor energi yang sudah berlangsung puluhan tahun sebenarnya adalah kerentanan yang kita sadari, tetapi sering kali kita anggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Padahal setiap krisis energi selalu membawa pesan yang sama.

Kemandirian energi bukan sekadar slogan pembangunan. Ia adalah fondasi stabilitas ekonomi.

Krisis selalu membawa dua hal sekaligus, yaitu ancaman dan kesempatan.

Ancaman dari konflik ini sudah jelas terlihat di layar pasar keuangan setiap hari. Harga energi naik, pasar bergejolak, dan ketidakpastian meningkat.

Tetapi ada juga kesempatan.

Mungkin krisis ini bisa menjadi alasan yang cukup kuat, bukan sekadar alasan ideologis, tetapi alasan ekonomi yang sangat nyata, untuk akhirnya mempercepat pekerjaan rumah besar yang selama ini terus kita tunda, yaitu membangun sistem energi yang lebih mandiri.

Jika tidak, krisis berikutnya, dan sejarah menunjukkan bahwa krisis selalu datang Kembali, hanya akan terasa lebih mahal.

Referensi:

https://money.kompas.com/read/2026/03/02/131121626/konflik-iran-ganggu-selat-hormuz-rantai-komoditas-global-terancam

https://koran-jakarta.com/2026-03-01/selat-hormuz-ditutup-pramono-ingatkan-ekonomi-jakarta-bisa-ikut-terguncang

https://www.cnbcindonesia.com/news/20250623113151-4-643107/hormuz-mau-ditutup-timur-tengah-panas-ini-gambaran-efek-bahaya-ke-ri