Ada yang aneh dari cara kita memandang dunia kerja hari ini. Setiap tahun, ribuan kampus meluluskan sarjana dan SMK mencetak ribuan tenaga terampil. Namun di saat bersamaan, perusahaan terus mengeluh kesulitan mencari kandidat yang tepat.
Mengapa ada jutaan orang yang butuh kerja, tetapi pada saat yang sama jutaan posisi gagal diisi dengan efektif? Jika pendidikan belasan tahun belum sanggup menghubungkan anak muda dengan pekerjaan yang layak, di mana letak penyumbatnya? Jawabannya mungkin ada pada satu kata yang terdengar teknis tapi krusial: produktivitas.
Ada satu fakta yang membuat saya berhenti sejenak waktu membaca data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Mei 2026, kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia bukan lulusan SD, bukan pula lulusan SMP. Yang tertinggi adalah lulusan SMK, yaitu sekolah yang memang dirancang supaya lulusannya siap kerja. Angkanya 7,68%.
Lulusan sarjana pun tidak jauh. Tingkat pengangguran lulusan D4 sampai S3 ada di 6,09%. Dan untuk anak muda usia 15 sampai 24 tahun, angkanya melonjak ke 17,37%.
Jadi saya bertanya-tanya. Kalau yang menganggur justru mereka yang sudah menghabiskan belasan tahun di bangku sekolah, apa yang sebenarnya salah? Apakah kurang lapangan kerja? Atau ada yang lebih dalam dari itu?
Jawaban sementara saya, mungkin ini soal produktivitas. Kata itu terdengar teknis dan membosankan, tapi percayalah, ini menyentuh hidup kita sehari-hari. Mari saya coba jelaskan argumentasi saya pelan-pelan.
Dulu Saya Pikir Pengangguran Itu Soal Lowongan
Cara berpikir yang paling umum adalah kira – kira begini: ada orang yang mencari kerja, ada lowongan yang tersedia, dan kalau jumlah lowongan kurang, ya terjadilah pengangguran. Masuk akal, bukan?
Memang tidak salah. Tapi itu hanya sebagian cerita.
Angka nasionalnya sebenarnya tidak terlihat buruk. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) nasional Mei 2026 ada di 4,65%, turun tipis dari 4,68% pada Februari. Tetapi ada beberapa hal yang tersembunyi di balik angka itu.
Pertama, hanya sekitar 40,7% penduduk bekerja yang berada di sektor formal. Sisanya bekerja di sektor informal, yang biasanya lebih rentan dan berpenghasilan lebih rendah.
Kedua, ada sekitar 10,7 juta orang yang masuk kategori setengah penganggur. Mereka bekerja, tapi kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.
Ketiga, BPS mencatat hanya sekitar 64,6% pemuda yang bekerja sesuai dengan tingkat pendidikannya. Artinya, sekitar sepertiga bekerja di posisi yang tidak sepadan dengan pendidikan mereka. Mandiri Institute bahkan memperkirakan angka ketidaksesuaian ini mendekati 50% untuk seluruh pekerja pada 2025.
Jadi masalahnya bukan hanya “ada atau tidak ada pekerjaan”. Masalahnya juga apa yang terjadi pada kemampuan yang sudah kita bangun. Banyak yang tidak terpakai, atau terpakai sebagian kecil saja.
Sebagai catatan supaya adil, bahwa pendidikan tinggi menurut saya tetaplah bermanfaat. Menurut BPS, rata-rata upah lulusan D4 sampai S3 sekitar Rp4,77 juta per bulan, sedangkan lulusan SMA sekitar Rp3,08 juta. Jadi saya tidak sedang bilang kuliah itu sia-sia. Saya bilang ada yang macet di antara ijazah dan pekerjaan yang layak.
Investasi Besar yang Tidak Langsung Bekerja
Coba hitung kita hitung. Dari SD sampai kuliah, kita menghabiskan kira-kira 16 tahun di sekolah. Selama itu, keluarga membayar biaya sekolah dan biaya hidup. Negara menyediakan guru, kampus, dan subsidi. Kita sendiri mengorbankan masa muda, waktu, dan tenaga.
Itu investasi yang sangat besar. Ekonom menyebutnya human capital, atau modal manusia.
Lalu apa yang terjadi setelah wisuda? Banyak dari kita membuka situs lowongan dan menemukan kalimat yang sudah terlalu akrab: “Fresh graduate. Minimal pengalaman 2 tahun.”
Saya tidak tahu kamu tertawa atau kesal membacanya. Tapi buat saya, kalimat itu sebenarnya potret kecil dari persoalan ekonomi yang besar. Aset yang dibangun belasan tahun dibiarkan menganggur karena sistemnya belum mampu menyambungkan lulusan dengan pekerjaan.
Saya akan kembali ke soal ini nanti. Sekarang kita bahas dulu satu istilah yang sering jadi hantu di berita ekonomi.
Baca juga:
Jaminan Kehilangan Pekerjaan Belum Bisa Menjadi Penyelamat
ICOR: Ukuran Seberapa Boros Kita Membangun
Mungkin kamu pernah melihat berita tentang ICOR dan langsung menutup tab. Tenang, konsepnya sederhana.
ICOR (Incremental Capital Output Ratio) menjawab satu pertanyaan tentang berapa banyak uang investasi yang kita butuhkan untuk menambah ekonomi sebesar satu rupiah?
Kalau ICOR-nya 4, kita perlu investasi Rp4 untuk menambah output Rp1. Kalau ICOR-nya 6,5, kita perlu Rp6,5 untuk hasil yang sama. Jelas, makin kecil angkanya, makin efisien.
Sekarang lihat posisi Indonesia. BPS mencatat ICOR kita 6,33 pada 2023, dan dalam pembahasan kebijakan angka yang sering disebut ada di kisaran 6,4 sampai 6,5. Pemerintah menargetkan penurunan ke sekitar 4 pada 2028. Menko Perekonomian sendiri mengakui target itu tidak bisa dicapai secara instan.
Kenapa saya peduli? Karena angka ini menentukan seberapa mahal cita-cita kita. Lembaga riset Prasasti pernah menghitung bahwa dengan ICOR 6,5, untuk tumbuh 8% kita membutuhkan investasi sekitar 52% dari PDB. Itu hampir mustahil. Dengan ICOR 4, kebutuhannya turun menjadi sekitar 32% PDB, yang jauh lebih realistis.
Saya sempat mengecek hitungan itu sendiri, dan ternyata cukup sederhana: kebutuhan investasi kira-kira sama dengan ICOR dikali target pertumbuhan. Jadi 6,5 dikali 8% menghasilkan 52%, sedangkan 4 dikali 8% menghasilkan 32%. Ini penyederhanaan, tapi cukup untuk memberi gambaran.
Pesan utamanya Adalah masalah kita bukan hanya kekurangan investasi, tapi juga seberapa produktif investasi itu bekerja. Proyek yang molor, birokrasi yang berbelit, dan kebocoran anggaran membuat uang yang kita investasikan tidak membuahkan hasil secepat dan semaksimal yang diharapkan.
Dapur yang Sama, Hasil yang Berbeda
Sekarang saya ingin mengajak kamu membayangkan sesuatu.
Bayangkan dua warung makan bersebelahan. Keduanya punya jumlah koki yang sama, kompor yang sama, dan bahan baku yang sama. Tapi warung pertama selalu penuh dan pesanan keluar cepat. Warung kedua sering telat, bahan terbuang, dan pelanggan menunggu lama.
Bedanya bukan di bahan atau kompor. Bedanya ada di cara dapurnya diatur, baik itu alur kerja, pembagian tugas, kebiasaan membereskan alat, dan siapa memegang apa dan lain sebagainya.
Itulah yang disebut ekonom sebagai Total Factor Productivity atau TFP. TFP mengukur seberapa banyak hasil yang bisa kita peroleh dari modal dan tenaga kerja yang sama. Dua negara bisa punya jumlah pekerja dan pabrik serupa, tapi hasilnya berbeda jauh karena cara kerjanya berbeda.
Indonesia punya cerita yang menarik di sini. Menurut Bank Indonesia, kontribusi TFP terhadap pertumbuhan ekonomi kita cenderung turun sejak tahun 2000, dan baru naik lagi sejak 2022, terutama karena hilirisasi mineral dan pertambangan. BI juga menyebut bahwa untuk mencapai pertumbuhan 8%, kontribusi TFP harus naik sekitar tiga kali lipat, menjadi rata-rata 3,61% selama 2025 sampai 2029.
Artinya, selama ini pertumbuhan kita lebih banyak ditopang dengan menambah input baik itu dengan menambah lebih banyak pekerja maupun lebih banyak modal. Padahal pertumbuhan yang paling sehat datang dari input yang bekerja lebih cerdas baik itu karena pemanfaatan teknologi, perbaikan SDM maupun sistim manajemen.
Ada satu hal yang menurut saya penting. TFP bukan tombol yang bisa ditekan pemerintah lalu angkanya naik. Ia adalah hasil dari banyak hal yang bekerja bersama melalui perbaikan kualitas Pendidikan / ketrampilan, cara perusahaan dikelola, persaingan yang sehat, logistik yang lancar, aturan yang jelas dan konsisten, serta modal yang mengalir ke tempat yang paling produktif. Kalau salah satunya macet, hasil akhirnya ikut tersendat dan bahkan gagal total.
Kenapa Ini Bukan Cuma Urusan Para Ekonom
Mungkin kamu bertanya, “Oke, tapi apa hubungannya dengan rupiah, bunga bank, atau APBN yang sering ramai di timeline?” Yup, Hubungannya dekat sekali.
Sepanjang 2026, rupiah beberapa kali tertekan. Rupiah pertama kali menembus Rp18.000 per dolar AS pada 4 Juni 2026, yang saat itu menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada 29 September 2026, level itu kembali tersentuh. Bank Indonesia merespons dengan menaikkan BI-Rate dari 4,75% pada April menjadi 5,75% pada Juni, lalu menahannya di level itu sampai September.
Keputusan semacam itu selalu punya dua sisi. Bunga tinggi membantu menjaga rupiah dan inflasi, tapi membuat kredit lebih mahal, sehingga investasi dan konsumsi bisa tertahan. Bunga rendah membuat pinjaman lebih murah, tapi bisa menambah tekanan pada rupiah. Jadi tidak ada kebijakan yang gratis. Selalu ada yang dikorbankan.
Di sinilah produktivitas masuk. Bayangkan sebuah siklus ketika rupiah melemah, harga barang impor naik, inflasi naik, bunga harus tetap tinggi, kredit melambat, pertumbuhan melemah, penerimaan negara tertekan, risiko fiskal naik, investor minta imbal hasil lebih tinggi, modal keluar, dan rupiah melemah lagi. Ekonom menyebutnya doom loop, lingkaran yang saling memperburuk.
Saya perlu jujur di sini bahwa kondisi kita hari ini jauh lebih kuat dibanding krisis 1997 sampai 1998. Cadangan devisa sekitar US$146,5 miliar pada akhir Agustus 2026, inflasi Agustus 3,19% masih dalam sasaran, dan defisit APBN 2027 dirancang di 2,4% dari PDB, jauh di bawah batas 3%. Jadi saya tidak sedang menakut-nakuti.
Tapi saya ingin menekankan satu hal. Ekonomi yang produktif punya bantalan lebih tebal saat guncangan datang. Kalau output tumbuh lebih banyak dari input yang sama, penerimaan negara lebih sehat, investor lebih percaya, dan lingkaran buruk tadi lebih mudah diputus. Kalau produktivitas stagnan, setiap guncangan terasa lebih berat.
Kembali ke Lowongan “Fresh Graduate, Pengalaman 2 Tahun”
Sekarang mari kita kembali ke kalimat yang tadi saya janjikan.
Kalau saya menjadi pemilik perusahaan, saya mengerti kenapa syarat itu muncul. Salah merekrut itu mahal. Ada biaya pelatihan, biaya onboarding, waktu atasan yang tersita, risiko karyawan keluar, dan ketidakpastian apakah orang itu akan produktif. Karena tidak bisa langsung melihat kemampuan seseorang, perusahaan memakai tanda-tanda yang mudah dilihat seperti gelar S1, IPK, jurusan, sertifikat, dan pengalaman. Dari sisi perusahaan, itu rasional.
Tapi dari sisi pelamar, kita bisa terjebak. Tidak punya pengalaman, jadi tidak diterima. Tidak diterima, jadi tidak punya pengalaman. Lalu kembali ke awal. Ini yang saya sebut sebagai lingkaran setan jebakan pengalaman.
Yang menarik, ekonom menyebut ini secara mikro sangat rasional tetapi makro sangat tidak efisien. Satu perusahaan yang melakukannya bertindak masuk akal. Tapi ketika ribuan perusahaan melakukannya bersamaan, jalan masuk bagi generasi baru ke dunia kerja menjadi sempit. Tidak ada satupun yang kita sebut orang jahat di sini. Yang ada hanyalah banyak keputusan masuk akal yang, jika dijumlahkan, menghasilkan hasil yang buruk.
Lalu muncul perlombaan berikutnya. Pelamar menambah sertifikat, kursus, dan mempercantik CV. Perusahaan menaikkan syarat dan menambah tahap seleksi. Pelamar membalas dengan lebih banyak sinyal yang menggambarkan kualitasnya. Begitu seterusnya. Karena kemampuan sebenarnya sulit diukur, kita sibuk mengukur simbol kemampuan, bukan kemampuannya.
Sistem pendidikan pun ikut terseret. Kalau yang dihargai adalah nilai, gelar, dan ijazah, wajar kalau energi kita tersedot ke sana. Padahal yang dibutuhkan dunia kerja adalah kemampuan memecahkan masalah, keterampilan teknis, komunikasi, literasi digital, dan kemauan terus belajar. Guru Besar UGM, Prof. Tadjuddin Noer Effendi, menggambarkannya dengan tajam bahwa banyak sarjana datang ke perusahaan membawa ijazah, bukan keterampilan.
Jadi, Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Saya tidak mau berhenti di keluhan. Ada langkah yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak, dan menurut saya semuanya perlu bergerak bersamaan.
Kalau kamu pencari kerja atau mahasiswa, fokuslah membuktikan kemampuan, bukan hanya mengumpulkan sertifikat. Buat portofolio seperti proyek kecil, tulisan, desain, kode, laporan, apa pun yang bisa diperlihatkan. Cari pengalaman nyata lewat magang, kerja lepas, organisasi, atau relawan. Latih keterampilan dasar yang dibutuhkan di mana pun, seperti komunikasi, disiplin, dan literasi digital. Belajar secara terarah sesuai peran yang kamu incar, jangan sekadar mengikuti tren. Tujuannya bukan terlihat keren di CV, tapi terlihat relevan terhadap hasil kerja.
Kalau kamu HRD disebuah Perusahaan dan pada suatu hari akan merekrut, pertimbangkan alat ukur yang lebih baik. Pisahkan posisi untuk lulusan baru dan untuk yang berpengalaman. Gunakan tes kerja berupa studi kasus atau proyek percobaan. Kurangi syarat yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan. Dan terima kenyataan bahwa kandidat potensial tetap butuh waktu belajar. Filter yang lebih cerdas membuat risiko rekrut lebih rendah dan pilihan kandidat lebih luas.
Kampus perlu lebih dekat dengan dunia kerja, berupa kurikulum yang relevan, pembelajaran berbasis proyek, pusat karier, dan penilaian kemampuan, bukan hafalan semata.
Negara punya peran lewat data pasar kerja yang lebih terbuka, insentif magang dan perekrutan pertama, standar keterampilan dan sertifikasi yang kredibel, serta dukungan mobilitas dan pencocokan tenaga kerja. Saya menilai program magang pemerintah sebagai langkah yang baik, dan menyarankan pelatihan bagi sarjana yang belum terserap, dibanding sekadar menambah perguruan tinggi baru yang butuh waktu panjang.
Kalau semua pihak hanya menunggu pihak lain berubah, friksinya akan tetap hidup. Itu yang paling saya khawatirkan.
Sebuah Catatan Kecil
Saya ingin jujur soal tulisan ini. Angka seperti ICOR dan TFP adalah ukuran kasar. Besarnya bisa berbeda tergantung sumber dan cara menghitung, dan perbandingan antarnegara perlu dibaca hati-hati. Saya memakainya sebagai petunjuk arah, bukan vonis.
Dan saya tidak ingin kamu menyimpulkan bahwa semua ini salah kampus, salah perusahaan, atau salah pemerintah. Kenyataannya jauh lebih rumit dan lebih manusiawi dari itu.
Setelah menulis semua ini, ada satu hal yang terus terngiang di kepala saya. Kita sering membicarakan ekonomi sebagai urusan angka besar seperti kurs, bunga, defisit, pertumbuhan. Padahal di balik semuanya ada orang-orang yang menghabiskan belasan tahun belajar, lalu menunggu kesempatan pertama untuk membuktikan diri. Mungkin itu kamu. Mungkin itu adik, kakak, atau teman kita.
Produktivitas, pada akhirnya, bukan soal membuat orang bekerja lebih keras. Akan tetapi soal memastikan usaha yang sudah dikeluarkan tidak terbuang di jalan. Dan saya masih bertanya-tanya, di bagian mana dari rantai itu dimana kita masing-masing bisa memperbaikinya sehingga menjadi sedikit lebih baik pada esok hari.
Referensi:
https://dataloka.id/humaniora/6931/tingkat-pengangguran-indonesia-465-pada-mei-2026-lulusan-smk-tertinggi/
https://career.nhi.co.id/blog/72-juta-pekerja-indonesia-kerja-tidak-sesuai-pendidikan-memahami-krisis-mismatch-dan-cara-keluarnya
https://data.goodstats.id/statistic/gaji-pekerja-menurut-tingkat-pendidikan-februari-2026-Oidey
https://maglearning.id/2020/12/12/pengertian-serta-cara-menghitung-cor-dan-icor/
https://jurnalpatrolinews.co.id/headline/pemerintah-targetkan-icor-indonesia-turun-ke-angka-4/
https://docs.familiarize.com/id/glossary/total-factor-productivity-tfp/
https://greenproductivityblog.wordpress.com/2026/06/10/pengukuran-produktivitas-dan-daya-saing-berdasarkan-makroekonomi-tfp/
