Songbun: Kasta Kesetiaan di Korea Utara

Songbun: Kasta Kesetiaan di Korea Utara – Di tengah citra Korea Utara sebagai negara komunis yang menjunjung kesetaraan dan keadilan, tersembunyi realita lain yang menyimpang dari prinsip tersebut.

Realita itu bernama Songbun, sebuah sistem stratifikasi sosial yang membagi masyarakat Korea Utara ke dalam beberapa kelas berdasarkan kesetiaan pada rezim penguasa dan latar belakang keluarga.

Sistem warisan era Uni Soviet dan ideologi komunis Korea Utara ini telah mengakar kuat selama lebih dari 60 tahun, mempengaruhi setiap aspek kehidupan warga negara di sana.

Asal Muasal Songbun

Songbun berakar dari masa pendudukan Jepang atas Semenanjung Korea pada awal abad ke-20.

Pada masa itu, masyarakat feodal Korea terbagi dalam hierarki kelas yang ketat berdasarkan status sosial dan ekonomi.

Namun, sistem kelas ini diputarbalikkan setelah Korea Utara berdiri pada 1948 dan diperintah oleh pendirinya, Kim Il-sung.

Terinspirasi dari sistem kasta Uni Soviet di bawah Stalin, Kim Il-sung menciptakan Songbun untuk mengonsolidasikan kekuasaannya.

Ia mengklasifikasikan setiap keluarga ke dalam tiga kelas utama: kelas inti (haeksim), kelas menengah (dongyo), dan kelas musuh (choktae).

Kelas Inti: Warga Istimewa

Kelas inti atau haeksim terdiri dari keluarga yang dianggap paling loyal dan berkontribusi pada revolusi Korea Utara, seperti mantan pejuang melawan penjajah Jepang, veteran Perang Korea, anggota Partai Buruh, dan kerabat keluarga pemimpin negara.

Mereka dianggap sebagai “kelas revolusioner” yang menikmati hak istimewa dalam segala aspek kehidupan.

Para haeksim memiliki akses terbaik pada pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kebutuhan pokok seperti makanan dan perumahan.

Mereka tinggal di kota-kota besar seperti Pyongyang, kuliah di universitas terbaik, dan menduduki posisi penting dalam pemerintahan dan militer.

Lapisan atas dari kelas ini bahkan diizinkan bepergian ke luar negeri dan menyekolahkan anak-anak mereka di Eropa atau Rusia.

Kelas Menengah: Rakyat Biasa

Kelas menengah atau dongyo terdiri dari keluarga yang latar belakangnya tidak sepenuhnya bersih dan kesetiaannya pada rezim dipertanyakan.

Kelompok ini mencakup sekitar 40% populasi Korea Utara dan memiliki akses terbatas pada hak-hak dan kesempatan.

Anggota kelas dongyo dapat tinggal di kota-kota menengah, kuliah di universitas peringkat kedua, atau memegang pekerjaan administrasi dan industri.

Namun, mereka seringkali hidup dalam keterbatasan akses pada layanan publik dan kebutuhan pokok.

Kelas Musuh: Kelompok Termarginalkan

Di lapisan terendah dalam hierarki Songbun terdapat kelas musuh atau choktae.

Kelompok ini dianggap sebagai “darah tercemar” karena latar belakang keluarga mereka sebagai pemilik tanah, pedagang, agamawan, atau pendukung rezim Jepang dan Korea Selatan pada masa lalu.

Kelas choktae mengalami diskriminasi sistematis yang parah.

Mereka hidup di daerah terpencil dengan akses yang sangat terbatas pada pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan layak.

Anak-anak dari kelas ini sering harus bekerja di pertambangan atau ladang sejak usia dini setelah mendapat sedikit indoktrinasi ideologi di sekolah.
Dampak Sosial dan Hak Asasi Songbun

Dampak sistem Songbun sangatlah massif dan merugikan bagi banyak warga Korea Utara.

Selain membatasi mobilitas sosial secara ketat, sistem ini juga melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar.

Setiap individu dinilai bukan berdasarkan kapasitas dan prestasinya sendiri, melainkan berdasarkan status keluarga yang diwarisi secara turun-temurun.

Diskriminasi sistematis ini membuat sebagian besar rakyat tidak memiliki akses yang sama pada pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

Selain itu, pernikahan antar-kelas juga dilarang dalam praktiknya karena dapat menyebabkan penurunan status Songbun bagi pasangan dari kelas yang lebih tinggi.

Hal ini membatasi kebebasan untuk menikah serta membentuk keluarga sesuai pilihan masing-masing.

Pengawasan dan kontrol ketat pemerintah atas kelas warganya juga mengakibatkan pelanggaran privasi yang masif.

Setiap warga harus mengungkapkan riwayat keluarganya secara detail dan terbuka untuk dicatat dalam daftar klasifikasi sosial yang rahasia.

Kritik dan Kontroversi Sistem Songbun

Meski pemerintah Korea Utara menyangkal keberadaan Songbun, bukti-bukti dari para pengungsi yang berhasil melarikan diri ke negara lain,
dokumen kebocoran, serta para ahli yang mengakses informasi administratif mengonfirmasi kenyataan ini.

Sistem diskriminatif semacam ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh ideologi komunisme dan sosialisme.

Organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch dan Amnesty International telah mengecam praktik Songbun sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Mereka menuntut penghapusan sistem ini dan kesetaraan kesempatan bagi semua warga Korea Utara tanpa memandang latar belakang.

Di sisi lain, para pengamat politik menganalisis bahwa Songbun merupakan cara bagi rezim totaliter Korea Utara untuk mempertahankan kontrol atas rakyatnya.

Dengan mengategorikan dan mendiskriminasi warganya, pemerintah dapat menumbuhkan rasa takut, membelah persatuan masyarakat, serta memastikan kepatuhan dan kesetiaan mutlak pada penguasa.

Prospek Reformasi atau Kontinuitas?

Meskipun dikritik secara luas, tidak ada tanda-tanda bahwa pemerintah Korea Utara berencana untuk melonggarkan atau menghapus sistem Songbun dalam waktu dekat.

Sistem ini terlalu mengakar dan menjadi bagian inheren dari kontrol sosial yang dilakukan rezim otoriter di sana.

Namun, beberapa perubahan yang muncul akibat keterbukaan ekonomi terbatas dan perdagangan dengan Cina dapat membawa sedikit pergeseran.

Peningkatan aktivitas pasar gelap dan illegal di perbatasan dengan Cina telah memungkinkan beberapa warga kelas menengah dan bawah untuk mengumpulkan kekayaan dan sedikit meningkatkan taraf hidup mereka.