Kita hidup dalam era informasi, dengan kecanggihan teknologi dan akses yang tak terbatas. Salah satunya yaitu ke berbagai sumber informasi. Namun di balik kemajuan tersebut, ada tantangan serius yang harus kita hadapi yaitu penyebaran berita palsu.
Dalam era ini, di mana berita dapat dengan mudah disebarluaskan melalui platform digital dan media sosial, kepercayaan menjadi suatu komoditas yang langka. Setiap harinya, kita dihadapkan pada arus informasi yang datang dari berbagai sumber, dengan tingkat kebenaran dan akurasi yang beragam.
Dalam situasi di mana berita palsu menjadi norma dan diseminasi informasi yang salah dapat dengan cepat meresap ke dalam benak kita, penting bagi kita untuk membangun kepercayaan dalam era informasi yang dipenuhi dengan berita palsu.
Berita palsu, atau yang lebih dikenal dengan sebutan “hoax“, merujuk pada informasi yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan atau mempengaruhi orang lain, sering kali dengan motif politik, komersial, atau ideologis.
Keberadaan berita palsu bukanlah fenomena baru, namun dengan kemajuan teknologi dan akses yang semakin mudah, penyebaran berita palsu telah menjadi lebih cepat, lebih luas, dan lebih merusak dari sebelumnya. Karakteristik berita palsu meliputi ketidakakuratan fakta, bias, ketiadaan sumber yang dapat dipercaya, serta kurangnya verifikasi atau validasi yang jelas.
Memahami Berita Palsu
Berita palsu adalah informasi yang disebarkan dengan sengaja untuk menyesatkan atau mempengaruhi orang lain, biasanya dengan motif politik, komersial, atau ideologis. Karakteristik berita palsu termasuk ketidakakuratan fakta, bias, ketiadaan sumber yang dapat dipercaya, serta ketiadaan verifikasi atau validasi yang jelas.
Berbagai jenis berita palsu dapat ditemui, termasuk rumor, manipulasi foto dan video, serta artikel yang memuat informasi yang tak dapat dipertanggungjawabkan.
Studi Kasus Penyebaran Berita Palsu
Baru-baru ini beredar sebuah konten yang viral di media sosial mengenai, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengeluarkan aturan baru.
Dikutip dari Kompas.com pada hari Selasa, (20/6/2023), dimana dalam isi narasi konten, membahas dalam peraturan baru tentang koruptor yang bakal dijatuhi hukuman mati.
Berdasarkan penelusuran yang ada, bahwa konten tersebut tidak benar atau hoaks yang telah beredar di media sosial. Dalam isi konten yang mengeklaim Mahfud MD dan Kejagung mengeluarkan peraturan baru soal hukuman mati bagi koruptor dibagikan di Facebook.
Berikut narasi yang dibagikan:
“KORUPTOR BAKAL DI HUK-UM M4TI, KEJAGUNG-MAHFUD TELAH KELUARKAN PERATURAN BARU.”
Dampak Berita Palsu atau Hoax
Dampak dari berita palsu sangat merugikan individu dan masyarakat secara luas. Berita palsu dapat mempengaruhi pandangan dan opini publik, menciptakan konflik sosial, dan bahkan mempengaruhi keputusan politik yang vital. Dalam konteks ini, membangun kepercayaan menjadi suatu keharusan.
Kepercayaan publik yang kuat terhadap informasi yang diterima adalah pondasi yang penting bagi keberlangsungan demokrasi, ketertiban sosial, dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
Tantangan Dalam Membangun Kepercayaan
Penyebaran berita palsu semakin meluas dengan adanya media sosial dan platform digital. Algoritma dan filter bubble yang digunakan oleh platform dapat memperkuat echo chamber.
Dimana orang hanya terpapar dengan pandangan yang sudah mereka setujui, yang pada gilirannya meningkatkan penyebaran berita palsu.Akibatnya, kepercayaan publik terkikis, dan keraguan terhadap informasi menjadi lebih umum.
Strategi Mencegah Berita Palsu
Untuk membangun kepercayaan dalam era ini, diperlukan strategi yang berfokus pada literasi digital dan media. Literasi digital ditingkatkan melalui edukasi tentang ciri berita palsu dan pelatihan dalam pemahaman kritis terhadap informasi.
Selain itu, penting untuk mengembangkan kebiasaan verifikasi informasi sebelum membagikannya. Memeriksa sumber terpercaya dan keaslian dari gambar, video, dan kutipan, lalu mencari fact-checker dapat membantu mencegah penyebaran berita palsu.
Transparansi dan akuntabilitas media juga harus ditingkatkan dengan menerapkan prinsip jurnalistik yang etis dan melibatkan fact-checker serta ombudsman.
Peran Pemerintah, Media, dan Masyarakat
Membangun kepercayaan juga membutuhkan peran aktif dari pemerintah, media, dan masyarakat. Pemerintah dapat melindungi publik dengan mengatur dan memberlakukan hukum terkait informasi palsu serta membentuk lembaga pengawas independen.
Di sisi lain media harus bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang. Caranya dengan mematuhi standar jurnalistik yang ketat serta mengoreksi dan memberikan klarifikasi atas kesalahan yang terjadi.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menghindari dan melawan berita palsu dengan berbagi informasi yang sahih dan dapat dipercaya serta melaporkan dan melawan berita palsu ketika menemui.
Kesimpulan
Dalam era informasi yang dipenuhi dengan berita palsu, membangun kepercayaan menjadi sangat penting. Upaya bersama dari individu, pemerintah, media, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.
Dengan meningkatkan literasi digital dan media, membangun kebiasaan verifikasi informasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas media, kita dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dalam informasi yang kita terima dan berbagi.
Dalam peran aktif dari pemerintah, media, dan masyarakat, kita dapat melawan berita palsu dan menjaga kepercayaan publik dalam era informasi yang kompleks ini.
Referensi:
https://www.voaindonesia.com/a/era-banjir-informasi-kaum-muda-sebagai-pelaku-dan-korban-hoax/4578463.html
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/06/19/183500682/-hoaks-mahfud-dan-kejagung-terbitkan-aturan-baru-soal-hukuman-mati
https://www.kominfo.go.id/content/detail/8949/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya/0/sorotan_media
Response (1)