Kemiskinan Turun Tapi Tiga Perempat Warga Rentan: Rapuhnya Garis Aman Ekonomi Indonesia

Kemiskinan resmi Indonesia turun ke 8,07%, level terendah dalam sebelas tahun, tetapi sekitar tiga dari empat penduduk berada di lapisan yang hanya selangkah di atas garis itu.

Mereka tidak tercatat miskin, namun satu guncangan, entah PHK, sakit, atau harga beras yang melonjak, bisa menggesernya. Tulisan ini mencoba memetakan siapa mereka, guncangan apa yang paling mengancam, dan bantalan apa yang tersedia.

Baca juga: Kepemimpinan Prabowo di Tengah Kemewahan yang Tak Pernah Sampai kepada Rakyat

Garis tipis antara “tidak miskin” dan “aman”

Bayangkan dua keluarga. Yang pertama hidup di bawah garis kemiskinan, dan keadaannya tercatat dalam statistik. Yang kedua pengeluarannya hanya 1,2 kali garis kemiskinan atau cukup untuk tidak masuk daftar, tetapi tidak cukup untuk menabung. Secara resmi, keluarga kedua dianggap lebih baik. Dalam praktik, sebetulnya sama-sama rapuh ketika pencari nafkah kehilangan pekerjaan.

Perbedaan inilah yang membuat angka kemiskinan saja tidak cukup. Menurut BPS, penduduk miskin pada Maret 2026 berjumlah 22,93 juta orang (8,07%), turun 0,43 juta dari September 2025. Garis kemiskinannya Rp.669.235 per orang per bulan, atau Rp.3,09 juta per rumah tangga dengan rata-rata 4,62 anggota. Di saat yang sama, Gini Ratio naik dari 0,363 menjadi 0,368, tanda bahwa ketimpangan pengeluaran sedikit melebar.

Begitu kita melihat lapisan di atas garis itu, gambarannya berubah. Per September 2024, BPS mengelompokkan penduduk menurut kelipatan garis kemiskinan:

Yang menarik, kelompok terbesar bukan yang miskin, melainkan mereka yang “menuju kelas menengah” dan “rentan miskin”, yang jika dijumlahkan mencakup hampir tiga perempat penduduk. Mereka sedang berjalan di atas es tipis, cukup jauh dari tepi untuk tidak terlihat, cukup dekat untuk tergelincir.

Ada satu jebakan angka yang perlu dihindari. Bank Dunia pernah menyebut 60,3% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan pada 2024, tetapi angka itu memakai standar US$6,85 per hari untuk negara berpendapatan menengah atas, bukan ukuran kebutuhan dasar. BPS menegaskan bahwa angka tersebut tidak berarti 60% rakyat miskin. Cara membacanya yang lebih tepat adalah standar hidup yang dianggap layak untuk negara seperti Indonesia masih berada di luar jangkauan sebagian besar warganya.

Dengan peta itu, pertanyaan berikutnya jadi konkret adalah guncangan apa yang paling sering menggeser keluarga di lapisan tengah-bawah ini?

Guncangan pertama: pekerjaan yang tidak bisa diandalkan

Guncangan yang paling langsung adalah hilangnya penghasilan. Dan di sinilah struktur pasar kerja kita menjadi persoalan, sebab sebagian besar pekerjaan memang tidak dirancang untuk menahan benturan.

Pada Sakernas Mei 2026, dari 148,19 juta orang yang bekerja, 87,88 juta (59,30%) berada di sektor informal, sedangkan sisanya, 60,31 juta orang, bekerja di sektor formal. Proporsi ini hampir sama dengan Februari 2026, yang tercatat 59,42%. Pekerja informal mencakup mereka yang berusaha sendiri, pekerja bebas, dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Sebagian dari mereka berpenghasilan baik, tetapi umumnya tanpa kontrak, tanpa pesangon, dan tanpa jaminan penghasilan bulanan.

Tingkat pengangguran terbuka sebenarnya rendah, 4,65% pada Mei 2026. Tetapi angka itu menyembunyikan satu hal yaitu definisi “bekerja” menurut standar ILO cukup longgar, yaitu melakukan kegiatan ekonomi sedikitnya satu jam dalam seminggu. Di bawah angka yang tampak sehat itu, 49,21 juta orang, atau 33,21% dari yang bekerja, belum tergolong pekerja penuh karena jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu. Mereka bekerja, tetapi belum bekerja secara penuh.

Lalu dari mana lapangan kerja yang lebih stabil akan datang? Secara tradisional dari industri pengolahan. Sektor ini memang yang terbesar dalam PDB, dengan kontribusi 18,50% pada triwulan II-2026, dan juga sumber pertumbuhan terbesar. Tetapi hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 13,53%, di bawah pertanian (28,75%) dan perdagangan (17,80%).

Kesenjangan antara besarnya kontribusi terhadap output dan kecilnya penyerapan tenaga kerja itu yang disorot Bank Dunia ketika menyebut adanya pergeseran pekerja dari sektor berproduktivitas tinggi ke sektor jasa informal.

Bentuk paling terlihat dari pergeseran itu adalah pekerjaan berbasis platform. Jumlah pengemudi ojek dan taksi daring serta kurir diperkirakan sekitar tujuh juta orang, berstatus mitra, bukan karyawan. Perdebatan tentang pendapatannya masih panas dan datanya terbatas. Pemerintah menerapkan bagi hasil 92% untuk pengemudi dan 8% untuk platform sejak 1 Juli 2026 dan menyebut pendapatan pengemudi naik tiga kali lipat, sementara serikat SPAI memperkirakan pendapatan kotor Rp75.000–Rp100.000 per hari sebelum biaya operasional. Untuk artikel ini, yang penting bukan siapa yang benar, melainkan bahwa status mitra berarti memiliki risiko usaha yang harus ditanggung sendiri seperti ketika motor rusak atau pengemudi sakit, penghasilan berhenti seketika.

Soal jam kerja pun layak dicermati dengan benar. Rata-rata jam kerja Indonesia sekitar 40 jam seminggu menurut ILO, terpendek kedua di ASEAN, tetapi 25,47% pekerja, atau 37,32 juta orang, bekerja lebih dari 48 jam seminggu menurut Sakernas Agustus 2025. Jadi gambaran yang akurat bukan “semua orang kerja kelewat lama”, melainkan sebagian bekerja terlalu panjang dan sebagian lain terlalu sedikit, dua-duanya tanpa kepastian.

Guncangan kedua: harga yang naik lebih cepat dari kenaikan pendapatan

Guncangan kedua tidak datang sekaligus seperti PHK, tetapi merayap lewat harga, dan paling terasa di kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Garis kemiskinan nasional memberi petunjuknya. Dari Rp669.235 per orang per bulan, komponen makanan menyumbang 74,70%, atau sekitar Rp499.886. Artinya, bagi keluarga yang berada dekat garis tersebut, harga makanan nyaris sama dengan harga hidup itu sendiri. Garis itu juga naik 9,86% dibanding Maret 2025, sementara inflasi tahunan umum berkisar 3%. Pada pekan kedua September 2026, BPS mencatat kenaikan harga daging ayam, telur, beras, dan minyak goreng.

Beras layak dilihat lebih dekat karena beras dianggap sebagai komoditas yang paling menentukan. Laporan Bank Dunia (Indonesia Economic Prospects, Desember 2022) menyebut harga eceran beras Indonesia konsisten tertinggi di ASEAN selama satu dekade, 28% di atas Filipina dan lebih dari dua kali lipat Vietnam, Kamboja, Myanmar, serta Thailand. Pada 2024, Country Director Bank Dunia Carolyn Turk memperkirakan konsumen Indonesia membayar hingga 20% lebih mahal untuk makanan dibanding negara ASEAN lain. Pemicu yang disebut mencakup tarif dan pembatasan impor, monopoli impor BUMN, dan harga pembelian minimum di tingkat petani. Ekonom dari INDEF sempat mengingatkan bahwa konversi ke dolar bisa membuat harga tampak lebih mahal, sehingga perbandingan semacam ini perlu dibaca bersama daya beli.

Lalu ada ongkos transport. Survei BPS yang dikutip Kementerian
Perhubungan menunjukkan pengeluaran transportasi rata-rata 12,46% dari biaya hidup, di atas patokan Bank Dunia sebesar 10%. Depok sekitar 16,3% dan Bekasi sekitar 14%, sedangkan Jakarta 11,8%. Survei ini memakai data 2018, dan ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan bahwa batas 10% tidak boleh dipakai kaku. Namun polanya jelas yaitu semakin jauh rumah dari tempat kerja, semakin besar bagian penghasilan yang habis di jalan. Pergerakan harian di Jabodetabek saja melebihi 75 juta perjalanan.

Terakhir, suku bunga bank. Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 5,75% pada Juni 2026, ketika Malaysia bertahan di 2,75%, Thailand turun ke 1%, dan Vietnam menahan 4,5%. Rata-rata bunga kredit 8,81%, dan bunga dasar KPR berkisar 8,5% sampai 9,14%, yang bisa melonjak menjadi 12,5%–13% setelah masa bunga tetap berakhir. Wajar jika pertumbuhan KPR melambat ke 4,7% per tahun pada Mei 2026. Bagi keluarga yang bergantung pada rumah sebagai satu-satunya aset, bunga mengambang adalah guncangan yang bisa direncanakan, tetapi tidak selalu bisa ditahan.

Guncangan ketiga: hari tua dan tubuh yang tidak lagi kuat

Guncangan ketiga bekerja pelan, tetapi hampir pasti datang pada semua orang. Pada akhirnya, setiap pekerja menjadi tua, dan sebagian jatuh sakit atau mengalami kecelakaan kerja sebelum waktunya.

Bagi pekerja formal, ada tiga bantalan utama yaitu jaminan kecelakaan kerja dan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Masalahnya, bantalan itu belum menjangkau sebagian besar angkatan kerja. Dari sekitar 129 juta angkatan kerja produktif, baru sekitar 47 juta yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan peserta aktif Jaminan Pensiun hanya 15,7 juta. BPJS Ketenagakerjaan sendiri menjelaskan sebabnya yaitu kepesertaan pensiun masih didominasi pekerja penerima upah, lebih dari separuh tenaga kerja berada di sektor informal.

Hasilnya terlihat pada kondisi lansia. Berdasarkan Susenas Maret 2025, hanya 8,04% lansia di perkotaan yang memiliki pensiun, dan 1,97% di perdesaan. Tabungan hari tua pun tipis yaitu 0,41% di kota dan 0,18% di desa. Lalu siapa yang menanggung? Anggota keluarga yang masih bekerja, dengan porsi 79,66% di perkotaan dan 87,34% di perdesaan. Sementara itu, 77,92% lansia yang masih bekerja berada di sektor informal. Dengan kata lain, bantalan hari tua bagi mayoritas keluarga Indonesia bukan Lembaga jaminan sosial dan negara, melainkan anak.

Pola ini menjelaskan mengapa banyak orang di usia produktif merasa terhimpit dari dua arah antara membiayai anak yang masih sekolah sekaligus orang tua yang tidak punya pensiun. Itulah yang sering disebut generasi sandwich. Istilah ini bukan kategori statistik resmi, tetapi data pensiun di atas menunjukkan bahwa tekanannya nyata dan terukur.

Pemerintah sudah mulai membuka pintu bagi pekerja informal. BPJS Ketenagakerjaan memberi diskon iuran 50% untuk program kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja bukan penerima upah dengan iuran cukup Rp8.400 per bulan hingga Desember 2026. Langkah itu penting dan murah, tetapi sifatnya sementara dan belum mencakup pensiun. Catatan: kami tidak menelusuri cakupan jaminan kesehatan dalam tulisan ini, sehingga beban biaya berobat tidak dibahas dengan data.

Bantalan yang ada, dan celah di antaranya

Kalau guncangan adalah gelombang, bantalan adalah tanggul. Ada beberapa lapis tanggul bagi keluarga di tengah-bawah, tetapi masing-masing berlubang.

Upah. Rata-rata upah buruh pada Mei 2026 tercatat Rp3,39 juta per bulan. Angka ini menyembunyikan jurang: buruh laki-laki Rp3,69 juta dan perempuan Rp2,86 juta; pertambangan Rp5,79 juta, sedangkan pertanian Rp2,37 juta. Pada Februari 2026, buruh berpendidikan D4 sampai S3 menerima rata-rata Rp4,77 juta, dibanding Rp2,23 juta bagi lulusan SD ke bawah. UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 jauh melampaui rata-rata nasional, sehingga standar upah di ibu kota tidak mewakili kebanyakan pekerja.

Daya beli upah pun fluktuatif. Bank Dunia mencatat upah riil turun rata-rata 1,1% per tahun pada 2018–2024, dan menurut Dewan Ekonomi Nasional penyebabnya lebih pada pertumbuhan upah yang lambat daripada inflasi. Data terbaru lebih menggembirakan yaitu rata-rata upah menurut Sakernas naik dari Rp3,09 juta pada Februari 2025 ke Rp3,29 juta pada Februari 2026, sekitar 6,5% secara nominal menurut hitungan kami. Tetapi satu tahun yang baik belum menghapus enam tahun yang lemah, dan angka rata-rata bisa berubah karena komposisi pekerja bergeser.

Kelas menengah sebagai penyangga. Secara teori, kelas menengah adalah peredam guncangan bagi seluruh ekonomi. Namun jumlahnya turun dari 57,33 juta orang (21,45%) pada 2019 menjadi 47,85 juta (17,13%) pada 2024, susut 9,48 juta orang. Pada periode yang sama, kelompok menuju kelas menengah bertambah dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta, jadi sebagian besar yang keluar mendarat di anak tangga di bawahnya, bukan jatuh ke kemiskinan. BPS menilai penyebab utamanya efek jangka panjang pandemi Covid. Bank Dunia merumuskan persoalannya sebagai pertumbuhan yang kuat dengan penciptaan pekerjaan kelas menengah yang tertinggal. Angka resmi terbaru yang kami temukan masih dari tahun 2024.

Distribusi kekayaan. Di puncak, gambarannya berbeda. Laporan CELIOS “Republik Oligarki” (April 2026) menghitung kekayaan 50 orang terkaya naik dari sekitar Rp2.508 triliun (2019) menjadi Rp4.651 triliun, atau sekitar 85%, dan setara dengan kekayaan sekitar 55 juta penduduk. Perlu diingat, CELIOS adalah lembaga kajian independen yang menganjurkan pajak kekayaan, bukan sumber statistik resmi, dan angka-angkanya bergantung pada metodologi penghitungan daftar kekayaan. Yang relevan untuk tulisan ini adalah konteksnya bahwa bantalan di lapisan bawah tipis, sementara akumulasi di lapisan atas sangat cepat, sehingga debat soal redistribusi tidak bisa dihindari, apa pun posisi seseorang di dalamnya.

Pendeknya, upah memang naik, tetapi lubang di tanggul lebih banyak yaitu pekerjaan tanpa kontrak, pensiun yang nyaris tidak ada, dan kelas menengah yang tidak bertambah cukup cepat untuk menyerap mereka yang naik tangga.

Memperkuat bantalan: opsi dan konsekuensinya

Tidak ada satu kebijakan yang menambal semua lubang. Yang ada adalah serangkaian pilihan dengan biaya dan risikonya masing-masing:

Di tingkat keluarga, beberapa langkah kecil tetap berarti: mendaftar ke jaminan sosial yang iurannya murah (seperti diskon Rp8.400 per bulan) , memperhatikan suku bunga mengambang sebelum mengambil KPR, serta meningkatkan keterampilan guna mendongkrak daya saing pendapatan. Namun, semua itu tidak menggantikan perbaikan di tingkat sistem.

Penutup: ukuran yang lebih jujur

Jika angka kemiskinan adalah satu-satunya ukuran keberhasilan, kita akan merasa sudah jauh melangkah, dan memang ada kemajuan nyata yaitu 22,93 juta orang miskin adalah angka terendah dalam sebelas tahun.

Tetapi kalau yang kita ukur adalah seberapa banyak keluarga yang bisa bertahan ketika sesuatu berjalan salah, gambarnya menjadi lebih rumit. Hampir tiga perempat penduduk berada di lapisan rentan atau menuju kelas menengah, mayoritas pekerja tidak punya kontrak yang kokoh, dan bantalan hari tua nyaris sepenuhnya bertumpu pada keluarga.

Mungkin ukuran yang lebih penting bukan lagi “berapa jumlah orang miskin”, melainkan “berapa lama sebuah keluarga bertahan setelah kehilangan penghasilan utamanya.” Pertanyaan itu belum punya angka resmi, tetapi arahnya jelas: yang kita butuhkan bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pertumbuhan yang disertai bantalan pengaman di bawahnya.

Referensi:

https://investortrust.id/macro/111941/penduduk-miskin-per-maret-2026-tinggal-22-9-juta-atau-8-07-tapi-kesenjangan-sosial-sedikit-melebar

https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/982325/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-berkurang-430-ribu-orang

https://www.kabarbursa.com/makro/bps-klaim-penduduk-miskin-ri-turun-per-maret-2026-kini-jadi-2293-juta-orang

https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/understanding-the-differences-in-poverty-rates-reported-by-the-world-bank-and-statistics-indonesia–bps-.html

https://www.liputan6.com/bisnis/read/8264460/6-dari-10-pekerja-indonesia-masih-di-sektor-informal-bps-ungkap-datanya

https://www.antaranews.com/berita/5680643/bps-jumlah-pekerja-informal-alami-penurunan-tipis-per-mei-2026

https://katadata.co.id/finansial/makro/6a72e85bd3116/bps-catat-49-juta-warga-ri-masih-setengah-pengangguran

https://ekonomi.bisnis.com/read/20260805/9/1993830/pertumbuhan-ekonomi-ri-kuartal-ii2026-capai-529-ini-faktor-pendorongnya

https://www.cnbcindonesia.com/news/20251008054059-4-673785/bank-dunia-soroti-booming-pekerja-informal-ri

https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/detail/id/20934

https://industri.kontan.co.id/news/spai-tolak-perpres-272026-minta-ojol-diakui-sebagai-pekerja-bukan-umkm

https://goodstats.id/article/25-penduduk-indonesia-punya-jam-kerja-berlebih-O2Ejk

https://goodstats.id/infographic/rata-rata-jam-kerja-di-indonesia-terpendek-kedua-di-asean-5wnpy

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6469818/bank-dunia-harga-beras-ri-paling-mahal-se-asean

https://ekonomi.bisnis.com/read/20240919/12/1800887/bank-dunia-sebut-harga-beras-ri-masuk-daftar-termahal-di-asean

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250731180036-92-1257308/survei-bps-ongkos-transportasi-mahal-bikin-dompet-warga-boncos

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260619105714-78-1370761/bi-kerek-suku-bunga-lagi-bagaimana-nasib-negara-asean-lain

https://keuangan.kontan.co.id/news/likuiditas-bank-ketat-begini-bunga-floating-kpr

https://www.hukumonline.com/berita/a/program-pensiun-dinilai-lemah–8-catatan-penguatan-jht-dan-jp-lt69dc6f6a68391/

https://www.investortrust.id/financial/109869/bpjs-ketenagakerjaan-hanya-8-lansia-hidup-dari-uang-pensiun

https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/306227/iuran-dipangkas-50-persen-pekerja-informal-dimudahkan-ikut-bpjs-ketenagakerjaan

https://www.cnbcindonesia.com/news/20260805141123-4-756778/bps-catat-upah-buruh-naik-tertinggi-di-5-sektor-usaha-ini

https://insight.kontan.co.id/news/upah-riil-buruh

https://www.fortuneidn.com/news/bps-catat-kelas-menengah-susut-9-48-juta-sejak-2019-00-29s55-xy90bk

https://katadata.co.id/finansial/makro/69e85f1d78408/studi-celios-kekayaaan-50-orang-paling-tajir-di-ri-setara-55-juta-penduduk