Setiap kali ada pejabat tertangkap korupsi, linimasa kita ramai. Kita marah, mencibir, bikin meme, lalu perlahan lupa. Besoknya hidup berjalan lagi seperti biasa. Sampai kasus berikutnya muncul, dan pola itu terulang.
Masalahnya, korupsi di Indonesia bukan cuma soal siapa mencuri berapa miliar. Ia sudah lama berubah jadi kebiasaan sosial. Sesuatu yang tidak selalu dianggap salah, tapi sering dianggap “ya memang begitu caranya”.
Dan yang bikin tidak nyaman, budaya itu bukan cuma hidup di kantor-kantor pemerintah, tapi juga di keseharian kita sendiri.
Saya sering berpikir, mungkin kita terlalu sibuk menunjuk pelaku di atas, sampai lupa bercermin ke bawah. Padahal korupsi tidak selalu berbentuk koper uang. Kadang ia hadir sebagai amplop kecil, koneksi orang dalam, atau kebiasaan “asal urusan cepat”.
Dari Sejarah ke Cara Kita Berpikir
Kalau ditarik ke belakang, korupsi di Indonesia punya jejak panjang. Di masa kolonial, kekuasaan identik dengan keuntungan pribadi. Penguasa mengambil, rakyat menyesuaikan. Pola itu tidak benar-benar hilang setelah merdeka. Di era Orde Baru, korupsi malah jadi sistematis lewat jaringan patronase siapa dekat kekuasaan, dia aman dan untung.
Reformasi 1998 membawa harapan. Kita bicara transparansi, demokrasi, desentralisasi. Tapi korupsi tidak lenyap. Ia hanya berganti baju. Dari yang terpusat, menyebar ke daerah-daerah. Dari elit pejabat, turun ke level yang paling rendah dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, jujur saja, menyalahkan sejarah tidak cukup. Karena korupsi bertahan bukan cuma karena sistem, tapi karena cara kita memaknainya.
Kita tumbuh dengan logika bahwa hasil lebih penting daripada proses.
Masuk sekolah favorit? Cari jalur belakang. Mau jadi PNS? Tanya siapa orang dalamnya. Mengurus surat? Siapkan “uang rokok”. Lama-lama kita belajar bahwa aturan itu fleksibel, asal tahu caranya.
Dari situ muncul kalimat berbahaya: selama tidak ketahuan, tidak apa-apa.
Budaya paternalisme juga ikut bermain. Kita diajari bahwa koneksi itu segalanya. Loyalitas keluarga, teman, dan relasi sering dianggap lebih penting daripada keadilan, kejujuran dan intelektualitas. Memberi “hadiah” ke pejabat kadang dibungkus sebagai sopan santun sebagai bentuk rasa hormat. Padahal batas antara hormat dan suap sering kali tipis sekali.
Di ruang abu-abu itulah korupsi tumbuh.
Ketika Korupsi Jadi Rutinitas
Yang membuat korupsi sulit diberantas adalah karena ia terasa normal.
Kalimat seperti, “Kalau nggak pakai pelicin, bisa lama,” terdengar biasa. Kita mengucapkannya tanpa rasa bersalah. Dari urus SIM, proyek, sampai layanan publik, suap sering dianggap biaya tambahan yang wajar.
Masalahnya, logika itu tidak berhenti di pejabat.
Ketika orang mengaku miskin supaya dapat bantuan sosial, atau menjarah barang dari mobil kecelakaan, pola pikirnya sama, yaitu ambil kesempatan saat ada celah. Kita mungkin tidak menyebutnya korupsi, tapi prinsipnya serupa yaitu mengambil yang bukan hak miliknya.
Ada kontradiksi yang sering kita lakukan. Kita marah pada pejabat yang mencuri, tapi tetap memuji mereka kalau sedang rajin bagi-bagi uang. Benci korupsi, tapi senang kalau kebagian hasilnya.
Kita ingin pemimpin jujur, tapi tidak selalu siap hidup jujur.
Di situ korupsi berubah dari kejahatan menjadi kebiasaan sosial.
Ironisnya, ini terjadi di negara yang sangat religius. Masjid penuh, gereja ramai, pura hidup. Tapi ritual sering berhenti di ruang ibadah. Nilai kejujuran tidak selalu sampai ke ruang kerja, ruang bisnis, atau bahkan ruang keluarga.
Ibadah jalan, tapi etika sosial tertinggal.
Akhirnya kita punya masyarakat yang tampak saleh, tapi kompromistis dalam praktik.
KPK dan Batas-batas Pemberantasan
Sejak reformasi, kita punya KPK sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi. Banyak pejabat besar ditangkap. Banyak kasus dibuka. Tapi kita juga melihat betapa beratnya kerja melawan sistem yang sudah nyaman dengan kecurangan.
Perlawanan datang dari mana-mana dalam bentuk pelemahan hukum, tekanan politik, sampai kriminalisasi aparat. Di sisi lain, lembaga penegak hukum lain juga belum sepenuhnya bersih.
Yang lebih rumit, masyarakat kadang ikut ambigu. Kita ingin koruptor ditangkap, tapi sering apatis kalau itu tidak menyentuh hidup kita secara langsung. Bahkan ada yang membela: “Yang penting daerahnya maju.”
Seolah-olah korupsi bisa dinegosiasikan.
Ketimpangan ekonomi juga ikut mendorong. Upah kecil, kebutuhan besar, gaya hidup makin mahal. Sebagian orang merasa jalan lurus terlalu lama. Sebagian lagi yang sudah kaya tetap ingin lebih.
Teknologi pun punya dua wajah. Ia bisa membuka transparansi, tapi juga membuka celah baru untuk manipulasi yang lebih rapi.
Memutus Rantai: Tidak Cuma Soal Hukum
Melawan korupsi tidak bisa hanya lewat penangkapan. Kalau cuma menghukum tanpa mengubah budaya, yang tumbuh nanti hanya generasi koruptor baru.
Menurut saya, perubahan harus bergerak dari tiga arah, yakni pendidikan, sistem, dan kesadaran sosial.
Pertama, pendidikan yang jujur sejak kecil. Bukan cuma hafalan pasal, tapi latihan etika. Anak perlu belajar bahwa curang itu bukan pintar, dan jalan pintas sering punya harga panjang. Rumah dan sekolah seharusnya jadi ruang pertama untuk itu, bukan tempat anak melihat orang dewasa menormalisasi suap.
Kedua, sistem yang meminimalkan peluang curang. Digitalisasi layanan, transparansi anggaran, meritokrasi yang konsisten. Orang harus bisa maju karena kemampuan, bukan karena siapa yang dikenalnya.
Ketiga, perubahan cara pandang. Kita perlu berhenti memaklumi korupsi kecil. Berhenti memuji pejabat korup yang “baik hati”. Media, komunitas, dan tokoh publik punya peran besar membentuk narasi bahwa integritas itu keren, bukan naif.
Dan yang paling sulit adalah mulai dari diri sendiri.
Menolak memberi suap meski urusan jadi lama. Menolak jalan belakang meski bisa cepat. Tidak ikut menikmati hasil yang kita tahu berasal dari kecurangan.
Kedengarannya sederhana, tapi di praktiknya sering bikin tidak nyaman.
Bercermin Sebelum Menunjuk
Sering kali kita membayangkan korupsi sebagai monster besar di gedung-gedung tinggi. Padahal akarnya tumbuh di kebiasaan kecil yang kita toleransi.
Saya percaya, korupsi bukan penyakit luar yang menyerang kita. Tapi lahir dari cara kita memaknai kekuasaan, uang, dan keberhasilan. Korupsi dipelihara lewat kompromi- kompromi kecil yang terus kita ulang.
Budaya bisa berubah, tapi hanya kalau kita cukup berani untuk tidak ikut arus.
Indonesia yang lebih bersih bukan soal mimpi besar, tapi soal keputusan kecil yang konsisten dengan tetap jujur saat bisa curang, sabar saat bisa menyuap, dan berani berbeda saat sistem mengajak kita bermain aman.
Korupsi mungkin sudah lama tinggal di sini. Tapi itu tidak berarti ia harus menetap selamanya.
Referensi:
https://sosiologi.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/950/budaya-korupsi-di-indonesia-benarkah-sudah-jadi-tradisi
https://www.kompasiana.com/yasminnurhafizah2975/67f9e82e34777c24110af132/budaya-korupsi-akar-setiap-permasalahan-di-indonesia?page=all#section1
