Setiap pagi, alarm berbunyi lebih cepat dari yang diinginkan. Mata masih berat, tubuh belum pulih sepenuhnya, tetapi kewajiban sudah menunggu. Dengan langkah tergesa, para pegawai swasta dan juga Aparatur Sipil Negara (ASN) meninggalkan rumah saat langit bahkan belum sepenuhnya terang. Di saat keluarga masih terlelap, mereka sudah berada di jalan. Menukar waktu, tenaga, dan kesehatan demi sebuah pekerjaan.
Perjalanan panjang itu perlahan menjadi bagian dari hidup. Berdesakan di transportasi umum, menahan emosi di tengah kemacetan, dan menghitung menit demi menit agar tidak terlambat. Tidak ada tepuk tangan untuk ketahanan ini. Yang ada hanya rasa lelah yang dibawa pulang, hari demi hari.
Di rumah, waktu bersama keluarga sering tersisa dalam bentuk keheningan. Anak sudah tertidur, percakapan tertunda, dan akhir pekan menjadi satu-satunya ruang bernapas. Pertanyaan pun muncul, meski jarang diucapkan: apakah bekerja memang harus sejauh ini mengorbankan kehidupan?
Yup, artikel ini tidak sekadar membahas jarak antara rumah dan kantor. Ia mengajak pembaca merenungkan jarak yang lebih dalam, jarak antara pekerjaan dan kemanusiaan, antara produktivitas dan kesejahteraan. Melalui kacamata sosial dan hukum ketenagakerjaan Indonesia, tulisan ini mencoba menempatkan kembali pekerja bukan sekadar sebagai sumber daya, tetapi sebagai manusia seutuhnya.
1. Waktu Habis di Perjalanan: Antara Tuntutan Kerja dan Keterbatasan Tubuh
Pegawai swasta yang tinggal jauh dari kantor kerap menghabiskan waktu berjam-jam di perjalanan setiap hari. Meski jam kerja formal telah diatur, waktu tempuh menuju tempat kerja sering kali luput dari perhatian, padahal berdampak besar pada kondisi fisik pekerja.
Mungkin kita sering mendengar kisah dari seorang teman yang bekerja di kawasan pusat bisnis Jakarta, namun tinggal di wilayah pinggiran, harus berangkat sejak subuh dan baru kembali ke rumah pada malam hari. Akibatnya, waktu istirahat berkurang dan tubuh terasa lelah bahkan sebelum pekerjaan dimulai.
Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja) menekankan pentingnya jam kerja yang manusiawi dan perlindungan kesehatan pekerja. Meskipun waktu perjalanan belum dikategorikan sebagai jam kerja, secara substansial kondisi ini berkaitan dengan kewajiban pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Faktanya?
2. Stres, Tekanan Mental, dan Risiko Burnout
Perjalanan jauh yang harus dijalani setiap hari tidak jarang memicu stres berkepanjangan. Kemacetan, keterlambatan transportasi umum, dan ketakutan datang terlambat ke kantor menimbulkan tekanan mental yang terus berulang.
Lagi-lagi kita pasti pernah mendengar cerita dari seorang teman kita, bahwa seringkali dia merasa cemas setiap pagi karena khawatir kereta penuh atau jalanan macet. Ketika sampai di kantor, kondisi emosinya sudah terkuras, sehingga sulit fokus dan mudah tersulut emosi.
Nah, dalam hukum ketenagakerjaan modern, kesehatan mental semakin diakui sebagai bagian dari kesehatan kerja. Prinsip perlindungan pekerja mengharuskan perusahaan tidak hanya memperhatikan keselamatan fisik, tetapi juga kesejahteraan psikologis. Pengaturan jam kerja fleksibel atau kebijakan kerja jarak jauh (remote working) dapat dipandang sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pekerjanya. Faktanya, baru segelintir kantor yang menerapkan remote working, ada juga yang pasca Covid keterusan menerapkan Work From Anywhere (WFA), beri tepuk tangan untuk kantoran yang mau beradaptasi dengan keadaan.
3. Retaknya Keseimbangan Kehidupan Kerja dan Kehidupan Pribadi
Jarak rumah yang jauh membuat pegawai swasta kehilangan banyak waktu bersama keluarga dan lingkungan sosial. Kehidupan seolah hanya berputar antara rumah, jalan, dan kantor.
Jadi ternyata, pegawai yang sudah berkeluarga sering berangkat kerja sebelum anak bangun dan pulang ketika anak sudah tertidur. Interaksi dengan keluarga menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Prihatin.
Meskipun hukum ketenagakerjaan Indonesia belum secara eksplisit mengatur work-life balance, prinsip perlindungan terhadap martabat manusia dalam hubungan kerja tetap relevan. Hak atas cuti, waktu istirahat mingguan, dan hari libur nasional merupakan instrumen hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan hidup pekerja, meskipun dalam praktiknya belum sepenuhnya menjawab persoalan jarak tempat tinggal.
4. Biaya Tinggi dan Kesejahteraan yang Tergerus
Jarak yang jauh antara rumah dan kantor juga berdampak langsung pada kondisi ekonomi pekerja. Biaya transportasi, konsumsi di luar rumah, serta pengeluaran tambahan akibat kelelahan menjadi beban yang tidak sedikit.
Dari kisah yang sering kita dengar dan mungkin kita alami sendiri, sebagian besar gaji pegawai swasta habis untuk ongkos perjalanan, membeli makanan di luar karena tidak sempat memasak, dan sesekali berobat akibat kelelahan. Tabungan dan perencanaan masa depan pun terabaikan.
Hukum ketenagakerjaan Indonesia mengenal konsep upah layak yang bertujuan menjamin kehidupan yang manusiawi bagi pekerja dan keluarganya. Namun, tingginya biaya hidup akibat jarak dan mobilitas menunjukkan bahwa upah layak tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial pekerja. Oleh karena itu, kebijakan perusahaan seperti tunjangan transportasi atau skema kerja fleksibel dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan pekerja.
Penutup
Permasalahan yang dihadapi pegawai swasta dan juga ASN dengan jarak tempat tinggal yang jauh bukanlah persoalan individu semata, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan tata kota, sistem transportasi, dan kebijakan ketenagakerjaan. Dari perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia, kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam hubungan kerja.
Harapannya adalah, ke depan sinergi antara negara, perusahaan, dan pekerja diperlukan untuk menciptakan sistem kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia.
Referensi:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khususnya prinsip perlindungan pekerja dan keselamatan serta kesehatan kerja.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang