Kinerja Tujuh Presiden Republik Indonesia

Kinerja Tujuh Presiden Republik Indonesia – Sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami kepemimpinan dari tujuh presiden yang berbeda hingga saat ini. Sistem pemilihan presiden di Indonesia saat ini dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu), yang diselenggarakan setiap lima tahun dengan batas maksimal dua periode kepemimpinan (10 tahun).

Setiap presiden bekerja sama dengan wakil presiden dan kabinet, yang memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Tentunya para Presiden RI, mulai dari Sukarno hingga Joko Widodo telah mengupayakan kejayaan Indonesia, berikut beberapa kinerja tiap presiden dari masa ke masa yang dapat kami ulas:

Soekarno (1945-1967)

Presiden Soekarno tidak hanya berkharisma dan berwibawa, tetapi ia juga seorang cendekiawan dan ideolog. Soekarno memimpin Indonesia melalui masa-masa sulit. Masa boleh berlalu namun sejarah tidak akan pernah hilang selalu terdengar cerita keberanian dan kharismanya yang membuat dunia internasional mengakui dirinya sebagai pemimpin sah Indonesia.

Keberhasilan pertama yang tidak akan pernah dilupakan dari Soekarno ialah bagaimana ia mampu mengobarkan semangat revolusi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang mana hal tersebut akhirnya membawa Indonesia kepada kemerdekaan di tahun 1945. Gerakan Non-blok di bawah kepemimpinannya, Soekarno tercatat berhasil membentuk Gerakan Non-Blok (GNB) pada konferensi Asia-Afrika yang dilaksanakan di Kota Bandung pada tahun 1955. Keberhasilan lainnya adalah menyatukan Papua Barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Soeharto (1967-1998)

Selama menjabat, Presiden Soeharto memiliki sejumlah wakil yang berganti secara periodik, termasuk Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Soedharmono, Try Sutrisno, dan terakhir Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie.

Pentingnya sektor pertanian meningkat pada masa pemerintahan Soeharto karena dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan perekonomian negara. Keberhasilan mencapai swasembada pangan pada periode tersebut juga turut meningkatkan kesejahteraan petani, sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam sila kelima Pancasila. Selain itu, program transmigrasi dan keluarga berencana (KB) diimplementasikan sebagai langkah untuk meratakan penduduk Indonesia.

Dalam ranah politik, era pemerintahan Soeharto dikenal dengan penerapan sistem pemilu Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER). Namun, disayangkan bahwa antara tahun 1991-1997, tidak terjadi perubahan kepemimpinan presiden, hanya pergantian menteri-menteri. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, sesuai dengan sila keempat Pancasila.

BJ Habibie (1998-1999)

BJ Habibie memerintah sebagai presiden dalam waktu yang singkat hanya 17 bulan, yaitu 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999.

Pada eranya BJ. Habibie memulihkan perekonomian Indonesia yang hancur akibat krisis moneter yang terjadi di Asia. Kala itu Rupiah yang sebelum krisis bernilai Rp2.450 melemah menjadi Rp15.000 per dollar dan inflasi mencapai lebih dari 60 persen. Di masa BJ. Habibie nilai tukar rupiah menguat menjadi Rp8.000 per dollar dan inflasi turun di bawah 10 persen.

BJ. Habibie juga memberikan kebebasan berpolitik dan kebebasan pers. Para tahanan politik di masa Orde Baru dibebaskan. Mendirikan parpol tidak lagi dibatasi, sehingga pada tahun 1999 terdapat 48 parpol yang menjadi peserta. Masa jabatan presiden di batasi 2 (dua) periode melalui amandemen UUD 1945, sayangnya pada masa pemerintahan BJ. Habibie Provinsi Timor Timur lepas dari NKRI.

Abdurrahman Wahid (1999-2011)

Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, mengusulkan amendemen terhadap UUD 1945 dengan tujuan membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga yang terdiri dari perwakilan setiap provinsi. Selain itu, beliau juga mendukung pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa konstitusi dan perundang-undangan, serta mendirikan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas peradilan di Indonesia.

Kinerja Gus Dur dalam mengatasi konflik berkepanjangan yang dipicu oleh fanatisme agama, etnis, dan golongan mendapatkan pengakuan atas peranannya dalam mempromosikan pluralisme dan keberagaman. Selama masa pemerintahannya, agama Konghucu diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Selain itu, Gus Dur juga mencatat sejarah dengan mengubah nama Provinsi Irian Barat menjadi Provinsi Papua.

Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

Megawati Soekarnoputri merupakan anak dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Beliau menjadi satu-satunya presiden perempuan yang menjabat sebagai Presiden ke-5 di periode 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004.

Beliau menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang tersebut diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Di masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri untuk pertama kalinya tahun 2004 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) secara langsung oleh rakyat. Megawati Soekarnoputri pada tahun 2003 membentuk KPK dan upaya pemberantasan terorisme.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004-2014)

SBY merupakan Presiden pertama di era Reformasi yang terpilih melalui Pemilihan Umum secara langsung. Selama masa kepemimpinannya, SBY didampingi oleh dua wakil presiden, yaitu Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009) dan Boediono (20 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014).

Dalam catatan kinerjanya, SBY berhasil merubah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Pada bulan Januari 2005, ia meluncurkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) sebagai program yang memberikan akses pelayanan kesehatan bagi orang miskin. Selanjutnya, pada bulan Juli 2005, SBY juga meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Presiden SBY menyatakan bahwa realisasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) merupakan pencapaian membanggakan pada masa pemerintahannya. Sejak dicanangkan pada tahun 2011, MP3EI telah merealisasikan lebih dari 382 proyek, terdiri dari 208 proyek infrastruktur dan 174 proyek sektor riil, dengan total nilai mencapai Rp 854 triliun. Dari perkembangan tersebut salah satu yang menggembirakan adalah mayoritas proyek dilakukan di luar Jawa dengan nilai total Rp 544 triliun. Namun sayang di akhir masa jabatan SBY, pembangunan beberapa proyek infrastruktur yang ingin digenjot masih bermasalah.

Joko Widodo (2014-sekarang)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh dua wakil presiden selama masa jabatannya yaitu Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019) dan Ma’ruf Amin (20 Oktober 2019 hingga sekarang).

Di awal menjabat, Presiden Joko Widodo mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, dan setelah mendapat kendali atas APBD beliau menjalankan pembenahan saluran air di DKI Jakarta melalui program JEDI.

Kemudian di bidang infrastruktur, Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini, diantaranya Jalan Tol Trans–Sumatra, Tol Solo–Kertosono, pelabuhan Makassar, meresmikan operasional terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari Greater Surabaya Metropolitan Port, dan lain sebagainya.

Beberapa program transportasi warisan pemerintahan sebelumnya seperti 6 Ruas Tol dan Monorel yang sempat terhambat. Sebaliknya, Jokowi fokus kepada transportasi massal MRT Jakarta, penambahan armada Transjakarta, dan peremajaan bus kecil.

Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Indonesia berhasil melewati berbagai tantangan, termasuk krisis akibat pandemi Covid-19.

Tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU oleh DPR RI dan Pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru menggantikan Jakarta.

Ide pemindahan IKN ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Sayangnya ide tersebut tidak pernah terwujud.

Namun akhirnya rencana pemindahan IKN baru serius digarap oleh Jokowi, pada tanggal 29 April 2019 dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Selain alasan kependudukan yang sudah padat, pemindahan ibu kota negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia.

Penutup

Demikianlah kinerja tujuh Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa. Tentunya, dalam melaksanakan tugas negara, ketujuh presiden tersebut telah banyak berkorban dan berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan amanah. Walaupun berstatus sebagai pimpinan tertinggi sebuah negara, presiden ternyata juga seorang manusia biasa, tak terkecuali Presiden Republik Indonesia.

Untuk itu, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, kita seharusnya menghargai serta mendukung setiap kebijakan yang diambil oleh presiden, selama kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai dasar negara dan kepentingan bersama.

Selain itu, sebagai masyarakat yang cerdas, kita juga perlu memberikan kontribusi positif dalam membangun bangsa ini, mendukung pembangunan, serta turut serta menjaga persatuan dan kesatuan melalui kerjasama dan gotong royong kita sebagai rakyat Indonesia. InsyaAllah kedepan NKRI dapat menjadikan Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.