Di tengah meningkatnya kegelisahan terhadap arah kebijakan pendidikan, aksi mahasiswa menuntut reformasi pendidikan nasional kembali bergema di ibu kota. Ribuan massa dari berbagai elemen kemahasiswaan memilih turun ke jalan sebagai bentuk penegasan sikap. Gerakan ini bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan, melainkan tuntutan konkret yang menuntut respons serius dari pemerintah. Koalisi BEM Universitas Indonesia, BEM SI Kerakyatan, dan Cipayung Plus menggelar unjuk rasa di depan Gedung Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, Senin (4/5), yang akhirnya menghasilkan pertemuan langsung dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan.
Fauzan menegaskan kementeriannya selalu membuka ruang dialog bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan masukan demi kemajuan kualitas pendidikan nasional. Di hadapan massa, ia juga memberikan jaminan tegas bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk menghapus program studi (prodi) mana pun, sebagaimana isu yang sempat beredar luas di kalangan civitas akademika.
“Pemerintah tidak menutup prodi yang sedang berlangsung adalah penataan untuk memperkuat setiap program studi yang ada.”
Ia menerangkan bahwa langkah yang kini dijalankan pemerintah bukanlah penutupan program studi. Sebaliknya, pemerintah sedang melakukan konsolidasi untuk memperkuat mutu akademik. Proses ini tidak hanya menyasar bidang keguruan. Berbagai disiplin ilmu di seluruh perguruan tinggi Indonesia turut menjadi sasaran penguatan.
Terkait maraknya laporan kekerasan seksual di lingkungan kampus, Fauzan menyatakan komitmen penuh pemerintah untuk menindak setiap pelanggaran secara tegas dan adil. Ia berjanji berada di garis terdepan dalam menegakkan kebenaran serta memberantas segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik korupsi di institusi pendidikan tinggi.
Sebagai gestur keterbukaan, Fauzan bahkan membagikan nomor telepon pribadinya kepada perwakilan mahasiswa agar komunikasi dapat terjalin kapan saja, baik melalui sambungan langsung maupun kunjungan ke kantor kementerian.
Tujuh Poin Pakta Integritas
Puncak aksi ditandai dengan penandatanganan pakta integritas yang diajukan aliansi BEM SI Kerakyatan oleh Fauzan, selaku representasi Mendiktisaintek Brian Yuliarto. Dokumen itu memuat tujuh poin kesepakatan antara pemerintah dan mahasiswa:
Pakta Integritas Mahasiswa memuat tujuh poin utama sebagai landasan tuntutan. Pertama, menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan publik negara. Kedua, menghapus praktik komersialisasi dan liberalisasi pendidikan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Selanjutnya, mewujudkan hak dasar warga negara atas pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis. Selain itu, menjamin keterbukaan informasi publik terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran pendidikan. Lebih jauh, melindungi kebebasan akademik dan ruang kritis civitas akademika dari segala bentuk intervensi. Sementara itu, poin keenam menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan fisik maupun seksual. Terakhir, meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga honorer melalui kebijakan yang berkelanjutan.
Sehubungan dengan itu, mahasiswa memberikan batas waktu 2×24 jam bagi pemerintah untuk menunjukkan langkah nyata pascapenandatanganan. Apabila tidak ada kemajuan yang berarti dalam tenggat tersebut, BEM SI Kerakyatan mengancam akan menggerakkan massa yang lebih besar di berbagai daerah. Meski demikian, demonstrasi pada hari itu sendiri berakhir dengan tertib saat hujan turun menjelang sore hari.
Kampus untuk Pembangunan Daerah
Di hari yang sama, Mendiktisaintek Brian Yuliarto bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Presiden meminta laporan mengenai sejauh mana keterlibatan program studi dan para dosen dalam mendukung pembangunan di daerah. Institusi pendidikan tinggi diharapkan tampil lebih aktif membantu pemerintah daerah melalui keahlian ilmu yang relevan, mulai dari teknik lingkungan untuk pengelolaan sampah, arsitektur untuk penataan kota, hingga berbagai disiplin ilmu terapan lainnya.
Sebagai tindak lanjut, Kemendiktisaintek berencana mengonsolidasikan seluruh perguruan tinggi untuk membentuk tim ahli yang ditempatkan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tim tersebut akan berfungsi sebagai konsultan ilmiah bagi kepala daerah dalam mencari solusi atas permasalahan lokal yang dihadapi masyarakat, sekaligus memastikan kegiatan pengajaran dan riset kampus selaras dengan potensi dan kebutuhan pembangunan daerah masing-masing.